[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6e78f0a-3f6a-43f6-8f87-33a6737a2aa0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DINAS - ORGANISASI - TATA KERJA
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2014/02, TLD No. 35
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Perda Kab. Paser No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2013, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya maka perlu dilakukan penyusunan kembali peraturan daerah atas perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, sumber daya aparatur, dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010 bahwa perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kab. Paser No. 19 Tahun 2008 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; 5.Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Eselonisasi; 8. Ketentuan Lain-lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 31 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di Kabupaten Paser. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk menyusun kembali peraturan daerah terkait perubahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Daerah, berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, kebutuhan daerah, kemampuan sumber daya aparatur, dan ketentuan yang berlaku.\n\nTujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan kembali kelembagaan perangkat daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Dinas Daerah: Dibentuk 19 Dinas Daerah dengan rincian nama-nama dinas.\n2. Kedudukan Dinas Daerah: Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.\n3. Tugas dan Fungsi Dinas Daerah: Setiap Dinas Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi masing-masing dinas dirinci lebih lanjut dalam peraturan ini.\n4. Susunan Organisasi Dinas Daerah: Setiap Dinas Daerah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan subbagian), Bidang-Bidang (dengan seksi-seksi), UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi masing-masing dinas berbeda-beda dan dirinci dalam peraturan ini.\n5. Kelompok Jabatan Fungsional: Jabatan fungsional dapat ditetapkan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu.\n6. Tata Kerja: Kepala dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.\n7. Eselonisasi: Menetapkan eselonisasi jabatan struktural pada Dinas Daerah.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan pengisian jabatan pada Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas Dinas Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL AGENCIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Regional Regulation of Paser Regency Number 21 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Agencies as amended several times, most recently by Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 21 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Agencies, with technical considerations based on job analysis and workload in accordance with their duties and functions, it is necessary to re-draft regional regulations on changes and increased institutional capacity based on needs, capabilities, apparatus resources and applicable regulations;
that in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6e78f0a-3f6a-43f6-8f87-33a6737a2aa0","actionData","errors"]