[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6e12b8a-6454-4c41-8da9-c03402dc7b56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toba Samosir","place_of_enactment","Balige","theme","Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pencegahan - dan - Pemberantasan - Penyalahgunaan - dan - Peredaran - Gelap - Narkotika - dan - Prekursor - Narkotika
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalah gunakan dapat menimbulkan ketergantunggan dan membahayakan bagi seseorang atau masyarakat sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk mengantiaipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan prekureor narkotika di Kabupaten Toba diperlukan upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika dan prekureor narkotika; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika, Bupati melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekureor Narkotika, dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, PENCECAHAN (Umum, Pencegahan melalui Keluarga , Pencegahan melalui Satuan Pendidikan , Pencegahan melalui Masyarakat , Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD , Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pencegahan melalui Media Massa, Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan, Pencegahan melalui Lembaga Adat), ANTISIPASI DINI , PENANGANAN, PARTISIPASI MASYARAKAT , REHABILITASI (Umum, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial ), KERJASAMA, RENCANA AKSI DAERAH , PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , TIM TERPADU , PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024. \n 19 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk dengan latar belakang bahwa narkotika dan prekursor narkotika, meskipun bermanfaat dalam pengobatan, dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan masyarakat, sehingga menghambat pembangunan nasional dan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, memberikan perlindungan dari ancaman penyalahgunaan, membangun partisipasi masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan layanan informasi dan edukasi, melakukan koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi menetapkan pedoman operasional dan mengatur tempat rehabilitasi.

Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai jalur, seperti keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha, media massa, lembaga keagamaan, dan lembaga adat. Pencegahan melalui keluarga meliputi peningkatan pemahaman keagamaan, komunikasi harmonis, pendampingan, dan edukasi. Di satuan pendidikan, pencegahan dilakukan dengan menetapkan tata tertib, sosialisasi, pembentukan tim anti-narkotika, kampanye, layanan konsultasi, koordinasi dengan orang tua, dan pelaporan indikasi penyalahgunaan. Masyarakat berperan aktif dalam kampanye, kegiatan sosial, pembentukan satuan tugas, dan pengawasan. Instansi pemerintah dan DPRD melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan pengawasan internal. Badan usaha, hotel, dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan. Media massa berperan aktif dalam kampanye dan menolak pemberitaan yang memicu penyalahgunaan. Lembaga keagamaan dan adat memberikan himbauan untuk tidak menyalahgunakan narkotika.

Peraturan ini juga mengatur tentang antisipasi dini, penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi medis dan sosial, kerjasama antar lembaga, rencana aksi daerah, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembentukan tim terpadu, serta pendanaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TOBA
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF TOBA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
on
PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOBA,

Considering :

that narcotics and narcotic precursors are substances or drugs that are beneficial for health services in the treatment of certain diseases, but if misused can cause dependence and endanger a person or society so that it can hinder the goals of national and regional development in realizing improving the quality of human resources, just and prosperous that is evenly distributed materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that to anticipate the increasing abuse of narcotics and narcotic precursors in Toba Regency, efforts are needed to prevent the abuse of narcotics and narcotic precursors;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6e12b8a-6454-4c41-8da9-c03402dc7b56","actionData","errors"]