[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6de7844-9b26-4a59-b840-83555f97e6e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Mamasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Mamasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/No.102
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:	\n \n dengan berlakunya PP RI No.41 Tahun 2007; tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahanb. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP RI No.8 Tahun 2003; PP RI No.73 Tahun 2005; PP RI No.79 Tahun 2005; PP RI No.38 Tahun 2007; PP RI No.41 Tahun 2007; PP RI No.19 Tahun 2008; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.30 Tahun 2009; Kepmendagri No.4 Tahun 2000; Kepmendagri No.158 Tahun 2004. \n dalam PERDA ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, serta susunan organisasi kecamatan dan kelurahan di daerah pemerintah Kabupaten Mamasa. Diatur pula mengenai tata kerja dan hubungan kerja organisasi tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2010. \n mencabut berlakunya Perbup Mamasa No.060.1/PRT02/II/2009. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 060.1/PRT-02/II/2009","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata ulang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Mamasa, sebagai respons terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan sebelumnya, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penataan pemerintah daerah.

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta tata kerja dan hubungan kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Mamasa. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Camat bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Lurah bertugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari Camat/Lurah, Sekretaris Camat/Kelurahan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Camat harus memenuhi persyaratan pengetahuan teknis pemerintahan, termasuk penguasaan bidang Ilmu Pemerintahan dan pengalaman bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENCY GOVERNMENT OF MAMASA
LOCAL REGULATION OF THE REGENCY OF MAMASA
NUMBER 5 OF 2010
ON
THE ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND GOVERNANCE
OF SUB-DISTRICTS AND VILLAGES
IN THE REGENCY OF MAMASA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMASA,

Menimbang:

Considering / Whereas the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2007 on Regional Apparatus Organizations, it is necessary to reorganize the Organization and Governance of Sub-districts and Villages;
Considering / Whereas the Establishment of Organization and Governance of Sub-districts and Villages based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2003 on Guidelines for Regional Apparatus Organizations is no longer in accordance with the demands of needs and development of Regional Government structuring;
Considering / Whereas based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6de7844-9b26-4a59-b840-83555f97e6e6","actionData","errors"]