[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6d7a8db-ed83-4614-825a-d4fdbce045e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","Pengelolaan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Pendidikan
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka bahwa pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat dan orang tua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 14 Tahun 2005; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 19 Tahun 2005; PP NO 47 Tahun 2008; PP NO 48 Tahun 2008; PP NO 74 Tahun 2008; PP NO 17 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 2 Tahun 2015; PERMENDIK NASIONAL NO 12 Tahun 2007; PERMENDIK NASIONAL NO 13 Tahun 2007; PERMENDIK NASIONAL NO 16 Tahun 2007; PERMNDIK NASIONAL NO 70 Tahun 2009; PERMENDIKBUD NO 62 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 36 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/ PB/ 2001, SPB/03/ M.PANRB/ 10/ 2011, 48 Tahun 2011, 158/ PMK.01/ 2011, 11 Tahun 2011; PERDA NO 7 Tahun 2016; \n Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pengelolaan Pendidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020. \n Lampiran File: 45 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif, dan efisien. Latar belakangnya adalah pengelolaan pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n1. **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD.\r\n2. **Hak dan Kewajiban:**\r\n * Masyarakat berhak memperoleh pendidikan dan wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan.\r\n * Orang tua berhak memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dan berkewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.\r\n * Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama, pelayanan pendidikan, beasiswa, dan informasi. Mereka juga berkewajiban menyelesaikan program pendidikan dan menjaga norma-norma pendidikan.\r\n * Pendidik berhak memperoleh penghasilan yang layak, promosi, perlindungan hukum, dan kesempatan mengembangkan kualifikasi. Mereka berkewajiban melaksanakan tugas sesuai latar belakang pendidikan, mengikuti uji kompetensi, dan mengembangkan strategi pembelajaran.\r\n3. **Kurikulum:** Kurikulum pendidikan dasar dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap satuan pendidikan.\r\n4. **Pendirian dan Pengelolaan Satuan Pendidikan:** Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kajian kelayakan. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.","transitional_provisions","sanctions","1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n2. Tingkatan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat.\r\n3. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai tingkatan yang ditetapkan, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, atau pembekuan kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
EDUCATION MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that education management is the responsibility of the regional government and the community which aims to educate the nation's life and advance science and technology by upholding religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of mankind;
that improving the quality of education in South Lampung Regency is the responsibility of the government, regional government, education units, the community and parents;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Education Management;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6d7a8db-ed83-4614-825a-d4fdbce045e2","actionData","errors"]