[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6d4ad3c-06af-4c35-bbd3-bcada56921ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanggulangan Corona Virus Disease 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

COVID 19 - Penanggulangan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 201
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pandemi 2019 Corona Virus Disease 2019 yang menyebabkan kondisi darurat telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;\r\nb. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan \r\nkesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan \r\npemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai \r\ndampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta;\r\nc. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat\r\nupaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, pelindungan sosial, pemulihan ekonomi dan \r\npenegakkan hukum penanggulangan pandemi Corona Virus Disease m2019; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1970 Nomor 1); \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);\r\n4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);\r\n5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta\r\nsebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);\r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang\r\nNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);\r\n10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi \r\nCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan\r\nPerekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); \r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka \r\nPercepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); \r\n13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan\r\nPemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \r\n15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG\r\nBagian Kesatu Tanggung Jawab \r\nBagian Kedua Wewenang \r\nBAB III HAK DAN KEWAJIBAN \r\nBagian Kesatu Hak \r\nBagian Kedua Kewajiban \r\nParagraf 1 Pelindungan Kesehatan Individu \r\nParagraf 2 Pelindungan Kesehatan Masyarakat\r\nBAB IV PELAKSANAAN PSBB \r\nBagian Kesatu PSBB \r\nBagian Kedua Peningkatan Pelayanan Kesehatan \r\nBAB V PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI \r\nBagian Kesatu Pemanfaatan Teknologi Informasi\r\nBagian Kedua Penyebarluasan Informasi \r\nBAB VI KEMITRAAN DAN KOLABORASI \r\nBAB VII PEMULIHAN EKONOMI DAN PELINDUNGAN SOSIAL \r\nBagian Kesatu Pemulihan Ekonomi\r\nBagian Kedua Pelindungan Sosial\r\nBAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN \r\nBAB IX PENDANAAN \r\nBAB X KETENTUAN PIDANA \r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020. \n '- \n - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat\r\nmenimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat\r\n(2) diatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/ atau kebijakan yang diperlukan\r\ndalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di ProvinsiDKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur \r\ndalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan epidemiologisebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan \r\nGubernur.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatanSurveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan \r\nGubernur. \r\n- Ketentuan\tlebih \tlanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan kolaborasi diatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan ekonomidiatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelindungan sosialdiatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Masker, penerapan PHBS pencegahan Covid-19, dan melaksanakan Isolasi\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur. \r\n \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19. Selain itu, bertujuan untuk membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam manajemen penanggulangan Covid-19, dan mensinergikan penanggulangan Covid-19.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19, menyediakan dukungan tenaga kesehatan, meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, menyediakan alat pelindung diri, sarana, prasarana, obat, dan bahan medis, membantu pendistribusian vaksin, menyediakan tempat isolasi terkendali, meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19, melaksanakan penelusuran kontak erat, menyediakan dukungan psikososial, menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal, dan melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

\n\n

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19, melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan, melakukan pengawasan aktivitas masyarakat, melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan, menetapkan status wabah, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, memberikan penghargaan, melakukan pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana, dan melakukan upaya lain yang diperlukan.

\n\n

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan, ikut serta dalam upaya penanggulangan, dan memperoleh informasi mengenai penanggulangan Covid-19. Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, termasuk menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan pembatasan interaksi fisik, menerapkan PHBS, mengikuti penelusuran kontak erat, melakukan isolasi, dan melakukan karantina.

\n\n

Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang menolak Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang dipidana dengan denda paling banyak Rp5.000.000,00.\n2. Setiap orang yang menolak pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dipidana dengan denda paling banyak Rp5.000.000,00.\n3. Setiap orang yang tanpa izin membawa jenazah berstatus Probable atau Konfirmasi dipidana dengan denda paling banyak Rp5.000.000,00. Jika disertai ancaman/kekerasan, denda paling banyak Rp7.500.000,00.\n4. Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang meninggalkan fasilitas Isolasi/kesehatan tanpa izin dipidana dengan denda paling banyak Rp5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA

COPY

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA

NUMBER 2 OF 2020

CONCERNING

THE MITIGATION OF CORONA VIRUS DISEASE 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6d4ad3c-06af-4c35-bbd3-bcada56921ac","actionData","errors"]