[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6cfc3bd-bdcf-4cba-86ac-9d6db87bacf5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 13 TAHUN 2019
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 13
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perangkat Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan\r\nuntuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa\r\ndi Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perangkat Desa;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4690);\r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5495);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang\r\nKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 \r\nTahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43\r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang\r\n\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5777); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015\r\ntentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat\r\nDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 1223); \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015\r\ntentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah\r\nDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016\r\nNomor 6);\r\n\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI\r\nBAB III \r\nPENGANGKATAN PERANGKAT DESA\r\n BAB IV \r\nPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA \r\nBAB V \r\nKEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA \r\nBAB VI \r\nLARANGAN\r\nBAB VII \r\nPEMBIAYAAN \r\nBAB VIII \r\nKETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB IX \r\nKETENTUAN PENUTUP \r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 40).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Buton Utara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur lebih lanjut mengenai perangkat desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa:\n * Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.\n * Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretariat, yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.\n * Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.\n * Pelaksana Teknis terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.\n2. Pengangkatan Perangkat Desa:\n * Persyaratan umum untuk menjadi Perangkat Desa antara lain berpendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, berusia 20-42 tahun, dan memenuhi persyaratan administrasi.\n * Proses pengangkatan meliputi pembentukan tim oleh Kepala Desa, penjaringan dan penyaringan calon, konsultasi dengan Camat, dan penerbitan Keputusan Kepala Desa.\n3. Pemberhentian Perangkat Desa:\n * Perangkat Desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.\n * Pemberhentian dapat terjadi karena usia, berhalangan tetap, menjadi terpidana, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan.\n4. Larangan bagi Perangkat Desa:\n * Perangkat Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, menjadi anggota partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye, melanggar sumpah jabatan, dan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas.","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugas sesuai Surat Keputusan Pengangkatannya.","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/97788/perda-kab-pesawaran-no-40-tahun-2018","d2c4e36b-853f-4866-ae18-bc889ba1586c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
COPY
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to optimize the implementation of Village Government in North Buton Regency, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Apparatus;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 2007 concerning the Establishment of North Buton Regency in Southeast Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4690);
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6cfc3bd-bdcf-4cba-86ac-9d6db87bacf5","actionData","errors"]