[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6ce16ae-edd8-426d-8a38-0656548dae46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perpajakan - Pajak Air dan Tanah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, http://jdih.mataramkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:	\n \n Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram , perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 1993, UU No. 28 2009, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, Permendagri No. 80 2015, Perda Kota Mataram No. 13 2010, Perda Kota Mataram No. 15 2016 \n Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32, disisipkan 1 [satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 53 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018. \n PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 8 TAHUN 2018 merupakan hasil PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH \n - \n 4 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Perubahan tersebut meliputi definisi Pemerintah Daerah dan Badan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai pembayaran pajak (termasuk kemungkinan pemberitahuan atas ketetapan yang tidak dibayar setelah jatuh tempo, serta pengaturan lebih lanjut mengenai pengangsuran dan penundaan pembayaran melalui Peraturan Walikota), tata cara penagihan pajak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dan ketentuan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah oleh Badan Keuangan Daerah serta pemberian insentif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu (yang tata cara pemberian dan pemanfaatannya akan diatur dengan Peraturan Walikota). Selain itu, ditambahkan pasal yang mengatur bahwa jika terjadi perubahan nomenklatur organisasi akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan pelaksanaan Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 8 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 13 OF 2010 CONCERNING GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

\n\n \n \n

Considering:

that according to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Tax is one of the important sources of Local Own Revenue to finance the implementation of Regional Government in providing services to the community and realizing Regional independence;
that with the enactment of Regional Regulation of Mataram City Number 15 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus Organizations of Mataram City, it is necessary to make adjustments to the nomenclature of Regional Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6ce16ae-edd8-426d-8a38-0656548dae46","actionData","errors"]