[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c4a79e-c69c-4ee5-a056-292e29f98403","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

urusan-pemerintahan-kewenangan-pemerintah-daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npelayanan kepada masyarakat maka Pemerintahan Daerah\r\nwajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi\r\nkewenangan pemerintahan daerah ;\r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang urusan\r\npemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten Karanganyar. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. \n Peaturan ini mengatur fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan\r\nkewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintah untuk mengatur dan\r\nmengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka\r\nmelindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2008. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pembagian Urusan Pemerintahan: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
Bidang Urusan Pemerintahan: Terdapat 31 bidang urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan lain-lain.
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan: Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pilihan (berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
Standar Pelayanan Minimal (SPM): Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK): Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika belum ditetapkan, daerah dapat menyelenggarakan langsung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Pemerintahan Sisa: Urusan yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini menjadi kewenangan daerah setelah diusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Daerah dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan/menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai dengan personil, pembiayaan, dan sarana/prasarana.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS UNDER THE AUTHORITY OF
THE REGIONAL ADMINISTRATION OF KARANGANYAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to carry out governance and services to the community, the Regional Administration is obliged to carry out governmental affairs under the authority of the regional administration;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding governmental affairs under the authority of the Regional Administration of Karanganyar Regency;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c4a79e-c69c-4ee5-a056-292e29f98403","actionData","errors"]