[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6bf8604-8a6e-425f-9f03-2cf8c8cb5c33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

irigasi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa air mempunyai fungsi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani maka diperlukan irigasi sehingga pemanfaatan air dapat diatur secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan; bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2006 maka pengelolaan irigasi yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 20 Tahun 2006; Perda Nomor 2 Tahun 2004; Perda Nomor 2 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 2) kelembagaan pengelolaan irigasi; 3) wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 4) partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 5) pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A); 6) Pengelolaan Air Irigasi; 7) Pengembangan Jaringan Irigasi; 8) Pengelolaan Jaringan Irigasi; 9) Pengelolaan Aset Irigasi; 10) pembiayaan; 11) alih fungsi lahan beririgasi; 12) koordinasi pengelolaan sistem irigasi; 13) pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 14) larangan; 15) penyelesaian sengketa;16) sanksi administrasi; 17) ketentuan penyidikan bagi PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2009. \n Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2002 Seri E Nomor 3)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan irigasi yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Fungsi irigasi adalah mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan lembaga pengelola irigasi untuk pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Pembentukan P3A Roa Uwe oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier, yang dapat membentuk GP3A Roa Uwe pada daerah layanan sekunder, dan IP3A Roa Uwe pada daerah layanan primer.
Pembentukan komisi irigasi untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, serta forum koordinasi pengelolaan irigasi untuk koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna.
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk menetapkan kebijakan, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, memberikan rekomendasi teknis, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota.
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan.
Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe melalui pemberian bantuan teknis dan dukungan dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan.
Pengelolaan air irigasi, termasuk pengakuan atas hak ulayat masyarakat hukum adat setempat, hak guna air untuk irigasi, penyediaan air irigasi, pengaturan air irigasi, drainase, dan penggunaan air irigasi langsung dari sumber air.
Pengembangan jaringan irigasi, termasuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi, serta pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi.
Pengelolaan jaringan irigasi, termasuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pengelolaan asset irigasi.
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi dan pembiayaan pengelolaan sistem irigasi.
Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi.
Koordinasi pengelolaan sistem irigasi melalui komisi irigasi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2) Pasal 38 ayat (2), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Selain sanksi administrasi, juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT
PROVINCIAL SECRETARIAT
JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU - 94111
TELEX 75135 GUBPALIA

CENTRAL SULAWESI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER: 02 YEAR 2009
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering:

that water has a social function in order to improve the welfare of the community, especially farmers, so irrigation is needed so that the utilization of water can be regulated in a comprehensive, integrated and environmentally sound manner;
that based on Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, the management of irrigation regulated in Central Sulawesi Provincial Regulation Number 11 of 2002 concerning Irrigation is no longer appropriate and needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6bf8604-8a6e-425f-9f03-2cf8c8cb5c33","actionData","errors"]