[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6aa1890-ac13-4a5a-ad2d-24a874efb88e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Barat","place_of_enactment","Waikabubak","theme","Sistem Kepariwisataan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

daerah-kepariwisataan-sistem
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sistem Kepariwisataan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan upaya\r\ndalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi\r\nkesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan bangsa\r\nIndonesia sebagaimana termaktub pada alinea ke IV\r\nPembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa Kabupaten Sumba Barat memiliki kekayaan dan\r\nkeindahan alam maupun keanekaragaman budaya sebagai\r\npotensi bagi pengembangan Pariwisata yang harus\r\ndilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan\r\ndemi meningkatkan pendapatan serta perekonomian\r\ndaerah, memberi kesempatan kepada masyarakat dalam\r\nberusaha, membuka lapangan pekerjaan serta secara tidak\r\nlangsung mendukung pelestarian alam dan budaya oleh\r\nmasyarakat setempat;\r\nc. bahwa sebagai dasar hukum keikutsertaan dan pelaksanaan\r\ntugas dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun\r\npartisipasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam\r\npembangunan kepariwisataan secara terencana, terpadu\r\ndan berkelanjutan maka perlu disusun peraturan daerah\r\ntentang Sistem Kepariwisataan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kelembagaan; Bab 3. Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Bab 4. Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Bab 5. Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua; Bab 6. Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Bab 7. Pembiayaan; Bab 8. Partisipasi Masyarakat; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Penghargaan; Bab 11. Ketentuan Penyidikan; Bab 12. Ketentuan Pidana; Bab 13. Ketentuan Peralihan; Bab 14. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 25 halaman; 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 401) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kepariwisataan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem kepariwisataan daerah. Pokja bertugas dalam penataan sistem kepariwisataan, pengembangan kepariwisataan, memberikan dukungan pengembangan daya tarik wisata, penataan desain daya tarik wisata, penyusunan standar pengelolaan daya tarik pariwisata, mendorong kesesuaian daya tarik wisata dengan kearifan lokal, pendampingan kepada masyarakat, pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat, penataan struktur adat daerah sebagai salah satu daya tarik wisata budaya, memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya, informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku usaha Pariwisata dan masyarakat, pemberdayaan dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan, mengatur rekayasa jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, mengatur pengelolaan parkiran di daya tarik Pariwisata, mengatur angkutan Pariwisata, memberikan pertimbangan dalam pembangunan fungsi publik yang berbasis kebudayaan, menjaga ekosistem dan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur Pariwisata. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Selain itu, diatur pula mengenai pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembiayaan sistem kepariwisataan daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem kepariwisataan daerah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Tanda daftar usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Dalam hal tanda daftar usaha Pariwisata bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, harus dilakukan penyesuaian.\n3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sementara dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).\n3. Setiap pemilik lahan pada kawasan strategis yang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik Pariwisata pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SUMBA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBA REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TOURISM SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of tourism is an effort to increase economic growth for the welfare of the community as the goal of the Indonesian nation as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that West Sumba Regency has natural wealth and beauty as well as cultural diversity as a potential for tourism development that must be carried out in a planned, integrated and sustainable manner in order to increase income and the regional economy, provide opportunities for the community to do business, create jobs and indirectly support the preservation of nature and culture by the local community;
that as a legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6aa1890-ac13-4a5a-ad2d-24a874efb88e","actionData","errors"]