[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c69b050b-150b-4afd-9bce-a4b73cc7e0af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-12-01","effective_date","2006-12-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tTata Cara Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah\r\nBab III \tSusunan Organisasi Pemerintah Desa\r\nBab IV \tTugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban Dan Hak Kepala Desa Dan Perangkat Desa\r\nBab V \tHubungan Kerja\r\nBab VI \tPembinaan Dan Pengawasan\r\nBab VII \tKetentuan Peralihan\r\nBab VIII \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Seri D Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Blora. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan, Kamituwo, Bayan, Petengan, dan Modin).\n- Pembagian tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur secara rinci.\n- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.\n- Sekretaris Desa bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintah desa dan memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.\n- Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing (pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, umum, pendapatan, dan keuangan).\n- Pelaksana Teknis Lapangan (Modin, Petengan, Kebayan) melaksanakan tugas teknis di lapangan.\n- Kamituwa (Kepala Dukuh) membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Dukuh.\n- Hubungan kerja Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.\n- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.","transitional_provisions","1. Peraturan Desa yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan Peraturan Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkanya Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BLORA REGENCY GOVERNMENT
BLORA REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2006
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BLORA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 13 paragraph (1) of the
Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of the
Republic of Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is necessary to stipulate
a Regional Regulation of Blora Regency concerning Guidelines for the Preparation
of Organization and Work Procedures of the Village Government.

Bearing in Mind :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of
Regency Regions Within The Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 on
the Establishment of Legislation (State Gazette of the
Republic of Indonesia Year 2004 Number 53,
Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c69b050b-150b-4afd-9bce-a4b73cc7e0af","actionData","errors"]