[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c69aba26-bb35-4e5a-97bd-1fc2fef5a806","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2016 tentang TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-01-08","effective_date","2016-05-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STRUKTUR ORGANISASI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Trenggalek No.6 TLD No.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara\tpemerintahan di daerah dalam rangka\tmewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman;\r\nb. bahwa untuk menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi perlu suatu kaidah pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerja\tsama yang sinergis antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;\r\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\tbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\ttentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n3. Kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, Hak dan Kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n4. Hubungan kerja penyelenggara Pemerintah Daerah;\r\n5. Tenaga Ahli/Tim Pakar;\r\n6. inovasi Daerah;\r\n7. Prinsip pelaksanaan Tata Hubungan Kerja;\r\n8. Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 54 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Trenggalek, yang meliputi DPRD, Bupati, dan Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi antar penyelenggara pemerintahan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi antar penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas Bupati dan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Instansi Vertikal.

DPRD berfungsi sebagai pembentuk Perda, penyusun anggaran, dan pengawas. Bupati bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD. Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.

Kebijakan umum pemerintahan daerah meliputi Perda, Peraturan Bupati, dan kerja sama internasional, antar daerah, dan/atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah. Perumusan kebijakan umum dilakukan dengan saling koordinasi dan berkonsultasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.\n2. DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati apabila Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban.\n3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati berdasarkan laporan dari DPRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
THE WORKING RELATIONSHIP AMONG REGIONAL GOVERNMENT ADMINISTRATORS
OF REGIONAL ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TRENGGALEK,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the smooth implementation of the duties of government administrators in the region in order to realize legal certainty and community welfare, guidelines are needed;
that to create integrated and integrated cooperation, a guideline principle for the working relationship between regional government administrators is needed;
that in order to implement the provisions of Article 57 and Article 207 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, synergistic cooperation between regional government administrators is needed in providing public services to realize community welfare;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c69aba26-bb35-4e5a-97bd-1fc2fef5a806","actionData","errors"]