[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6963757-ef9d-4c06-8309-36fd8f6929b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","2014-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyertaan - Modal - Daerah - Kepada- Perusahaan - Daerah - Pesona - Pariwisata
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2014/No.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dengan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; dalam upaya pendayagunaan aset daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan, di pandang perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah; kepada Badan Usaha Milik Daerah; c. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi, khususnya pemanfaatan potensi pariwisata, Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi; \n Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 3 Tahun 2009; Perda Kab. Sukabumi No. 30 Tahun 2006; Perda Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Sukabumi No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Sukabumi No. 11 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Yang Meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Asas, Jenis Dan Besaran Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014. \n 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata berupa Aset Taman Rekreasi Cimalati, Goa Lalay dan Pondok Wisata Citepus (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (PD.PP) Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha di bidang kepariwisataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat struktur permodalan PD.PP.

Tujuan penyertaan modal adalah untuk pemenuhan modal disetor pemerintah daerah, meningkatkan peran serta PD.PP dalam pengusahaan bidang kepariwisataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, kinerja serta daya saing perusahaan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penyertaan modal daerah dapat berupa uang yang dianggarkan dalam APBD dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. Modal dasar PD.PP ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000.000,- dengan rincian modal yang sudah disetor berupa aset sebesar Rp. 8.327.798.011,- dan sisa modal yang belum disetor sebesar Rp. 9.672.201.989,- yang akan dialokasikan secara bertahap dari tahun anggaran 2015 hingga 2020.

PD.PP memiliki hak untuk mendapatkan dukungan modal usaha yang bersifat permanen, sementara Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha PD.PP. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sesuai alokasi APBD, dan PD.PP berkewajiban mengelola penyertaan modal berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta melakukan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal PD.PP tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal, diberikan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan pencairan penyertaan modal, atau penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI

WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY

NUMBER 16 OF 2014

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6963757-ef9d-4c06-8309-36fd8f6929b6","actionData","errors"]