[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c69489ab-360c-4eec-a094-403a01f72b07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2017-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pelayanan parkir di tepi jalan\r\numum di Kota Pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian\r\npenyelenggaraan parkir di tepi jalan umum terhadap kondisi daerah dan\r\nkemampuan masyarakat;\r\nb. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi\r\nParkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dan perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan\r\nb perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di\r\nTepi Jalan Umum. \n UU 13/1954\r\n\r\nUU 8/1981\r\n\r\nUU 28/1999\r\n\r\nUU 10/2004\r\n\r\nUU 32/2004 jo. UU 12/2008\r\n\r\nUU 38/2004\r\n\r\nUU 22/2009\r\n\r\nUU 28/2009\r\n\r\nPP 46/1982\r\n\r\nPP 27/1983\r\n\r\nPP 43/1993\r\n\r\nPP 44/1993\r\n\r\nPP 58/2005\r\n\r\nPP 79/2005\r\n\r\nPP 34/2006\r\n\r\nPerpres 1/2007\r\n\r\nPermendagri 13/2006 jo. Permendagri 59/2007\r\n\r\nKepmenhub 66/1993\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 03/2005\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 02/2007\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 09/2008 \n Peraturan ini mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Perda. Penetapan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan parkir di tepi jalan umum serta untuk mengganti Perda Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 yang sudah tidak sesuai setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memuat antara lain:nama objek dan subjek retrimusi; pengukuran; prinsip dan sasaran penetapan; struktur dan besarnya tarif; tata cara pemungutan; masa retribusi; pembayaran retribusi; penagihan retribusi; penghapusan piutang; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut eraturan Daerah Kota\r\nPasuruan Nomor 5 Tahun 2000 \n jumlah 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 5) beserta Peraturan Daerah perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan parkir dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir tersebut. Retribusi parkir termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan parkir dengan sistem parkir berlangganan bagi kendaraan bermotor berdomisili di Kota Pasuruan.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir, dengan tarif yang berbeda untuk bus, truk, sedan, sepeda motor, dan sepeda. Terdapat juga tarif berlangganan tahunan untuk berbagai jenis kendaraan. Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir diberikan. Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan stiker berlangganan. Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.

Masa retribusi berlangsung saat subjek retribusi memanfaatkan pelayanan parkir. Pembayaran dilakukan di lokasi parkir kepada petugas atau tempat lain yang ditentukan. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diberikan surat teguran. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu. Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi. Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 13 OF 2010
CONCERNING
LOCAL FEE FOR PARKING SERVICES ON PUBLIC ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further improve the performance of parking services on public roadsides in Pasuruan City, it is necessary to improve and adjust the organization of parking on public roadsides to the conditions of the region and the ability of the community;
that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Pasuruan City Number 5 of 2000 concerning Parking Retribution on Public Roadsides is no longer appropriate and needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c69489ab-360c-4eec-a094-403a01f72b07","actionData","errors"]