[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6911e30-1e4f-4033-addc-33c78e5d3a94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kotamobagu","place_of_enactment","Kotamobagu","theme","Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah - Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BD Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. \n UU No. 4 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 1 Tahun 2024. \n Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kewajiban perizinan bangunan gedung melalui mekanisme pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini mengatur pemberian pembebasan Retribusi PBG yang berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan, baik melalui penetapan langsung oleh Wali Kota maupun atas permohonan dari Wajib Retribusi. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah ditentukan berdasarkan besaran penghasilan bersih bulanan, yaitu maksimal Rp7.000.000,00 untuk kategori tidak kawin, dan maksimal Rp8.000.000,00 untuk kategori kawin atau peserta tabungan perumahan rakyat. Selain batasan penghasilan, terdapat batasan luas lantai bangunan, yakni maksimal 36m2 untuk rumah umum/satuan rumah susun dan maksimal 48m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

Untuk memperoleh pembebasan ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan kewarganegaraan Indonesia dan kriteria penghasilan yang ditetapkan, serta mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pelaksanaan teknis pemungutan dan pembebasan retribusi ini selanjutnya mengacu pada peraturan daerah mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF KOTAMOBAGU
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGULATION OF THE MAYOR OF KOTAMOBAGU
NUMBER 2 OF 2025
ON
EXEMPTION OF BUILDING APPROVAL RETRIBUTION FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KOTAMOBAGU,

Considering :

that to implement the provisions of Article 99 and Article 102 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2023 on General Provisions of Regional Taxes and Regional Retributions, it is necessary to establish a Mayor Regulation on the Exemption of Building Approval

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6911e30-1e4f-4033-addc-33c78e5d3a94","actionData","errors"]