[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c68d2227-dbe3-44cb-8806-bd6ce826752f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2002","number","5","year","2002","published_date","2002-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Kepegawaian Daerah - pembentukan
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2002/No. 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 43 Tahun \r\n1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 \r\ntentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka pelaksanaan kebijakan \r\nPemerintah \r\n Daerah \r\n dajam mengembangkan pengelolaan \r\nmanajemen kepegawalan di Daerah, dipandang perlu dibentuk \r\nPerangkat Daerah berupa Badan Kepegawaian Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, \r\npembentukan Badan Kepegawaian Daerah dimaksud, periu diatur \r\ndengan Peraturan Daerah Kota Bekasi; \n Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, badan kepegawaian daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2002. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bekasi ini membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat daerah yang membantu Walikota dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan pegawai. BKD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok BKD meliputi penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, perencanaan dan administrasi kepegawaian, penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), pelayanan administrasi kepegawaian, penyiapan dan penetapan pensiun PNS, penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS, perencanaan, pengolahan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, penyampaian laporan informasi kepegawaian, serta penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Susunan organisasi BKD terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Perencanaan), Bidang Administrasi Pegawai, Bidang Pembinaan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","1. Badan Kepegawaian Daerah masih melaksanakan fungsi Bagian Kepegawaian dan Bagian DIKLAT pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.\n2. Ketentuan ini berlaku efektif setelah 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 5
SERIES: D

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER : 05 YEAR 2002
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL STAFFING AGENCY
GOVERNMENT OF BEKASI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 34 of Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Service, the implementation of Regional Government policies in developing the management of staffing in the Region, it is deemed necessary to establish a Regional Apparatus in the form of a Regional Staffing Agency;
that based on the considerations in letter a above, the establishment of the intended Regional Staffing Agency needs to be regulated by a Regional Regulation of Bekasi City.

In View of :

Law Number 9 of 1996 concerning the Establishment of Bekasi Municipality,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c68d2227-dbe3-44cb-8806-bd6ce826752f","actionData","errors"]