[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6809d01-9e81-4ed0-a297-2fcb0d688d23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap \r\norang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,\r\nperlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta\r\nperlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai\r\nsarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi\r\nmasyarakat miskin dan kelompok rentan perlu\r\ndiprioritaskan sebagai perwujudan atas akses terhadap\r\nkeadilan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang\r\nBantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan\r\nTata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran\r\nDana Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan\r\nDaerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Bantuan Hukum; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat, Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Tata Cara Pengajuan Anggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Larangan, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2014 dicabut. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Sragen. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta untuk memprioritaskan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, dan pemanfaatan bantuan hukum secara merata oleh seluruh masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan korban kekerasan, korban penyalahgunaan narkotika, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program Bantuan Hukum. Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara pengajuan dan penyaluran anggaran bantuan hukum, larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum, serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima ke Kas Daerah.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian bantuan hukum.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 36, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2014","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SRAGEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
LEGAL AID ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n

Considering:

that the state guarantees the constitutional right of every person to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights;
that the implementation of providing legal aid to poor communities and vulnerable groups needs to be prioritized as a manifestation of access to justice;
that in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Requirements and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, it is necessary to prepare a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6809d01-9e81-4ed0-a297-2fcb0d688d23","actionData","errors"]