[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c67dfa57-cec5-495f-8c74-a6ba6a758a95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-17","effective_date","2012-02-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Rencana Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2012 /No. 1 , LL 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan \r\npenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, \r\npemberdayaan dan kem asyarakatan di desa, agar \r\nlebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk \r\nmeningkatkan kemandirian desa m a ka perlu \r\nmemiliki rencana yang disusun secara partisipatif \r\nsesuai dengan kew enangannya;\r\nb. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan \r\ndesa diperlukan tata cara penyusunan yang \r\nsistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam \r\npelaksanaannya mulai dari proses perencanaan \r\nsampai pengendalian;\r\nc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, \r\nserta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tam bahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia \r\nNom or 4587);\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nPerencanaan Pembangunan Desa. \n 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\npenyelenggara negara bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, (lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, \r\nTam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNom or 3851);\r\n2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, \r\nTam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNom or 4389);\r\n3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang \r\nSistem Perencanaan Pem bangunan Nasional \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, \r\nTam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4437) sebagaim ana telah diubah terakhir \r\ndengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2008 Nom or 59, Tam bahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4844);\r\n5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat \r\ndan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4438);\r\n6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi \r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik; \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tam bahan \r\nLembaran Negara Republik; Indonesia\r\nNom or 4690);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa (Lembaran Negara Republik; \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tam bahan \r\nLembaran Negara Republik; Indonesia\r\nNom or 4587);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 0 Tahun 2006 \r\ntentang Tata Cara Penyusunan Rencana \r\nPem bangunan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik; Indonesia Tahun 2 0 0 6 Nomor 97, \r\nTam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia \r\nNom or 4664);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 \r\ntentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, \r\nPengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana \r\nPem bangunan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik; Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, \r\nTam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia \r\nNom or 4817);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 \r\nTahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan \r\nKeuangan Desa. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan di desa, serta meningkatkan kemandirian desa melalui rencana yang disusun secara partisipatif. Tujuannya adalah untuk menyediakan tata cara penyusunan rencana pembangunan desa yang sistematis sebagai acuan dalam pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Sistem perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, kemandirian, keswadayaan, keseimbangan gender, dan berwawasan lingkungan.
Penyusunan RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), termasuk tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan/pemasyarakatan.
Pembentukan tim fasilitator/penyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
Pedoman teknis penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Penganggaran desa yang memuat fungsi keuangan desa, proses penyusunan dan penetapan APB Desa, perimbangan keuangan, perubahan APB Desa, pelaksanaan APB Desa, dan pertanggungjawaban APB Desa.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati Buton Utara yang didelegasikan kepada Camat.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sudah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 1 YEAR 2012

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 1 YEAR 2012
CONCERNING
VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the integration of government administration, development, empowerment and community affairs in the village, in order to be more efficient and effective and to increase village independence, it is necessary to have a plan that is prepared in a participatory manner in accordance with its authority;
that to prepare a village development plan, a systematic preparation procedure is needed, so that it can be used as a reference in its implementation starting from the planning process to control;
that in connection with the above, and to implement the provisions of Article 66 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c67dfa57-cec5-495f-8c74-a6ba6a758a95","actionData","errors"]