[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c67a72f4-05ba-465f-8245-94a428a6536a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Usaha
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara lestari untuk kesejahteraan rakyat; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;\r\nUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-\r\nUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan\r\nKesehatan Hewan;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. \n 1.\tKetetuan Pasal 1 diubah;\r\n2.\tKetentuan BAB III diubah;\r\n3.\tKetentuan Pasal 3 diubah;\r\n4.\tDiantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B;\r\n5.\tKetentuan Pasal 4 dihapus;\r\n6.\tKetentuan Pasal 5 dihapus;\r\n7.\tKetentuan Pasal 6 diubah;\r\n8.\tKetentuan Pasal 7 ayat (2) diubah;\r\n9.\tKetentuan Bab VI diubah;\r\n10.\tKetentuan Pasal 9 diubah;\r\n11.\tKetentuan Pasal 10 diubah;\r\n12.\tKetentuan Pasal 13 diubah;\r\n13.\tKetentuan Pasal 15 diubah;\r\n14.\tKetentuan Pasal 16 ayat (2) diubah;\r\n1.\tKetetuan Pasal 1 diubah;\r\n2.\tKetentuan BAB III diubah;\r\n3.\tKetentuan Pasal 3 diubah;\r\n4.\tDiantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B;\r\n5.\tKetentuan Pasal 4 dihapus;\r\n6.\tKetentuan Pasal 5 dihapus;\r\n7.\tKetentuan Pasal 6 diubah;\r\n8.\tKetentuan Pasal 7 ayat (2) diubah;\r\n9.\tKetentuan Bab VI diubah;\r\n10.\tKetentuan Pasal 9 diubah;\r\n11.\tKetentuan Pasal 10 diubah;\r\n12.\tKetentuan Pasal 13 diubah;\r\n13.\tKetentuan Pasal 15 diubah;\r\n14.\tKetentuan Pasal 16 ayat (2) diubah; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023. \n Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah terkait pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, lokasi yang diizinkan dan dilarang untuk usaha sarang burung walet, serta persyaratan perizinan. Setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami dan atau di habitat alami wajib memiliki izin dari Walikota. Untuk mendapatkan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan melampirkan berbagai persyaratan administratif dan teknis. Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Walikota akan melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permohonan izin. Izin usaha sarang burung walet diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin wajib menaati semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan perkembangan produksi secara berkala. Walikota melalui instansi teknis melakukan pembinaan dan pengawasan usaha sarang burung walet.","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan/atau di permukiman sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pengusaha/pengelola sarang burung walet dan/atau pemegang izin usaha sejenis wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (c).","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung Walet dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Walikota diancam pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.\n2. Setiap orang atau Badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/88870/perda-kota-palangkaraya-no-12-tahun-2011","9b57ea5d-2b42-483a-9ae4-12a1fcf66ce1","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER YEAR 2023
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING BUSINESS LICENSE FOR
SWIFTLET NEST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that swiftlets are one of the wildlife species that can be utilized to the greatest extent in a sustainable manner for the welfare of the people;
that the activity of cultivating swiftlet nests and the like in the midst of society is currently increasingly prevalent and developing in the city of Palangka Raya, therefore it is necessary to have regulations in order to foster, control and regulate;
that in order to realize spatial planning order and eliminate the impact of managing swiftlet nests and the like that have a direct impact on the community, as well as in order to explore

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c67a72f4-05ba-465f-8245-94a428a6536a","actionData","errors"]