[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c678f454-e6f2-4314-9d96-6d351416df21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","2012-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Izin Membuka Tanah Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN – MEMBUKA – TANAH NEGARA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No.11 Seri D 2014/NOREG 2.7/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Membuka Tanah Negara
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan Tanah Negara perlu dilakukan pengaturan perizinannya dan penggunaan/pemanfaatannya di wilayah Daerah. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka memanfaatkan tanah Negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 51 Prp Tahun 1960; UU No. 56 Prp Tahun 1960; UU No. 20 Tahun 1961; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2010; KEPRES No. 34 Tahun 2003; PERMENAG/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 1 Tahun 2013 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Izin Membuka Tanah Negara baik itu perorangan maupun badan usaha wajib memiliki IMTN yang dikeluarkan oleh Bupati. Pokok-pokok ketentuan dalam Peraturan daerah ini meliputi Ketentuan Perizinan (Kewajiban Memiliki Izin Membuka Tanah Negara, Kewenangan, Masa Berlakunya Izin Dan Batas Tanah Yang Dapat Diberikan Izin, Penolakan Imtn), Tata Cara Pemberian Izin (Permohonan Imtn, Pemeriksaan Berkas, Peninjauan Lapangan Dan Pengukuran, Pengumuman & Keberatan, Pemberian Imtn), Hak Dan Kewajiban, Larangan, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pembuatan Risalah, Sanksi Administratif, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyelesaian Sengketa Tanah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012. \n Surat keterangan hak usaha atas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik hak atas Tanah Negara dan/atau surat penguasaan tanah lainnya yang telah didaftarkan/dicatatkan dan diketahui Lurah, Kepala Desa dan/atau Camat sebelum berlakunya Peraturan ini harus ditindaklanjuti dengan pengajuan\r\npermohonan hak atas tanahnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\r\n \n Perubahan dan/atau pelaksanaan kewenangan penerbitan IMTN diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 1978 tentang Izin Membuka Tanah (Lembaran Dati II Bangka Tahun 1979 Nomor 1 Seri B)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan memastikan bahwa kegiatan membuka dan memanfaatkan Tanah Negara dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan rencana tata ruang, serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan kemampuan fisik tanah.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang akan membuka Tanah Negara untuk memiliki IMTN yang dikeluarkan oleh Bupati. Camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN dengan luas terbatas. IMTN berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan ini juga mengatur tentang penolakan permohonan IMTN, tata cara pemberian izin, hak dan kewajiban pemegang IMTN, serta larangan terkait pemindahtanganan dan pengagunan tanah yang dikuasai dengan IMTN.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban mengajukan permohonan IMTN sebelum pendaftaran hak atas tanah, memasang tanda batas tanah, serta memelihara kelestarian tanah. Terdapat pula larangan memindahtangankan atau mengagunkan tanah yang dikuasai dengan IMTN, kecuali untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

","transitional_provisions","1. Surat keterangan hak usaha atas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik hak atas Tanah Negara dan/atau surat penguasaan tanah lainnya yang telah didaftarkan/dicatatkan dan diketahui Lurah, Kepala Desa dan/atau Camat sebelum berlakunya Peraturan ini harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan hak atas tanahnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka pendaftaran/pencatatan dimaksud atas tanahnya dinyatakan dicabut dan berakhir dan/atau batal demi hukum, serta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan IMTN sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pemegang surat keterangan hak usaha atas tanah dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat penguasaan tanah lainnya dapat melakukan proses peralihan dan/atau pelepasan atas Tanah Negara dimaksud dengan surat pelepasan yang ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Camat di wilayahnya masing-masing.\n4. Peralihan dan/atau pelepasan Tanah Negara oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar.\n5. Terhadap surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dibuat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan/atau yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, hanya dapat dialihkan/dilepaskan kembali dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah dan/atau surat lainnya sebagai bagian dari berkas permohonan penerbitan IMTN.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melakukan penguasaan dan/atau penggunaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah Negara tanpa IMTN dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pemegang IMTN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, maka IMTN-nya dapat dicabut oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 10 OF 2014
ABOUT
PERMIT TO CLEAR STATE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the authority of the Regional Government in the land sector as regulated in Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, activities to clear and/or utilize State Land need to be regulated for licensing and use/utilization in the Regional territory;
that activities or businesses carried out by clearing and utilizing State land must be based on the principles of good governance and be oriented towards improving community welfare, conformity with applicable spatial plans, environmental carrying capacity, and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c678f454-e6f2-4314-9d96-6d351416df21","actionData","errors"]