[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6704ba4-1c1c-458d-be4b-7f8dd61db41c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023","number","145","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","2024-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

add
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 145, BN.2023 (1051)/56 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengelolaan Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n a. \t\tbahwa berdasarkan kententuan Pasal 106 Undang• Undang \t Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan\t antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,\tdana desa merupakan salah satu dari jenis transfer\t ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan \t\ttujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan\tpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;\r\nb. \t\tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah\t Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan\t Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana\t\ttelah diubah dengan Peraturan Pemerintah\tNomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas \tPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang \tTata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai \r\n\ttata cara pelaksanaan\tanggaran transfer ke daerah\r\n\r\nc.\tdiatur dengan Peraturan\r\nbahwa berdasarkan\tMenteri Keuangan;\r\npertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nPengelolaan Dana Desa;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan \tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelolaan dana desa, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatanusahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, pengggunaan, pemantauan dan evaluasi, pengehntian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pengelolaan Dana Desa. \n\nLatar Belakang dan Tujuan:\nDana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah.\n\nKetentuan Substansial:\n\n- Menteri Keuangan menetapkan pejabat perbendaharaan negara pengelola Dana Desa, termasuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, Direktur Dana Desa sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.\n- Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.\n- Pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula yang memperhatikan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula.\n- Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dengan tahapan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.\n- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa, dengan fokus yang dapat ditentukan oleh Pemerintah sesuai prioritas nasional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234554/pmk-no-201pmk072022","9b8f8a33-d015-4f7c-8b85-44ec7c347d45","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344446/pmk-no-7-tahun-2026","5bf0178e-0186-4e4a-a18a-844a4bbab6f9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 145 OF 2023
ABOUT
VILLAGE FUND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Article 106 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government, the village fund is one type of transfer to the regions which is intended for villages with the aim of supporting the funding of government administration, implementation of development, community empowerment, and social affairs;
that based on the provisions of Article 116 of Government Regulation Number 45 of 2013 concerning Procedures for Implementing the State Revenue and Expenditure Budget as amended by Government Regulation Number 50 of 2018 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2013

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6704ba4-1c1c-458d-be4b-7f8dd61db41c","actionData","errors"]