[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c66a6f9d-214a-4e8f-b7fe-288383fd6e2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2009-10-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Urusan Pemerintahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2008/No.9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Provinsi Jawa Barat; bahwa penetapan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; \n UU No 11 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; Uu No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; PP No 65 Thaun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2005; Perda Prov Jabar No 9 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan sisa, penyerahan dan pengembalian urusan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009. \n 329 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini mengatur urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan bersifat konkuren, dikelola bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi 26 bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan UKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Urusan pilihan terdiri dari 8 bidang, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Rincian bidang urusan pilihan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah dapat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, disertai dengan pendanaannya. Pemerintah Daerah dapat menerima pemberian tugas pembantuan urusan pemerintahan dari Pemerintah dengan ketentuan disertai perencanaan dan pendanaannya. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerja sama daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, dibantu oleh Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136985/perda-prov-jawa-barat-no-9-tahun-2017","8d01fff3-4944-4ff4-b337-e92c0e5a1dfd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 9
SERIES. D
2008
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 10 YEAR 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that as implementation of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, the Regional Government of Provinces, and the Regional Government of Regencies/Cities, it is necessary to stipulate the mandatory and optional governmental affairs of West Java Province;
that the stipulation of mandatory and optional governmental affairs that become the authority of the West Java Provincial Government must be stipulated by a Regional Regulation no later than 1 (one) year after the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c66a6f9d-214a-4e8f-b7fe-288383fd6e2b","actionData","errors"]