[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c662c7e5-15ff-4b50-ad9e-f1e0032a56d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Narkotika
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD/2024/NO.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengancam pembangunan dan berdampak langsung terhadap pembangunan Daerah;\r\nBahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah potensial perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;\r\nBahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa Bupati melakukan fasilitasi di Daerah dan menyusun Peraturan Daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022;Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,Dengan sistematika:\r\nKetentuan umum;\r\nTugas dan wewenang pemerintah daerah;\r\nAntisipasi dini;\r\nPencegahan;\r\nRencana aksi daerah;\r\nLarangan;\r\nUpaya khusus;\r\nPenanggulangan dan rehabilitasi;\r\nPartisipasi masyarakat;\r\nPembinaan dan pengawasan;\r\nTim terpadu;\r\nPenghargaan;\r\nPendanaan;\r\nSanksi administratif;\r\nPenyidikan;\r\nSanksi pidana;\r\nKetentuan peralihan;\r\nKetentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024. \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakangnya adalah ancaman penyalahgunaan narkoba terhadap pembangunan daerah, serta tingginya lalu lintas manusia yang berpotensi meningkatkan penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam P4GNPN, termasuk memberikan layanan informasi, koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.
Antisipasi dini melalui tes urine, pelibatan relawan anti-narkotika, pemasangan himbauan, kampanye informasi, dan pembangunan pusat informasi.
Upaya pencegahan melalui penyebaran informasi, edukasi di satuan pendidikan, peningkatan peran masyarakat, koordinasi lintas lembaga, upaya khusus bagi pemakai pemula, dan tes urine.
Rencana aksi daerah yang disusun setiap tahun oleh Bupati dan Camat.
Larangan mengkonsumsi/menyalahgunakan obat-obatan/minuman oplosan, menghirup zat adiktif, serta membuat/menjual/mengedarkan obat-obatan/minuman oplosan.
Upaya khusus berupa pendampingan dan advokasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terutama yang belum cukup umur.
Penanggulangan melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Partisipasi masyarakat dalam upaya P4GNPN.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan terkait P4GNPN.
Pembentukan tim terpadu P4GNPN di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
Pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam upaya P4GNPN.
Pendanaan P4GNPN dari APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.
Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana P4GNPN.
Sanksi pidana bagi pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai P4GNPN yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:\na. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan\nb. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","sanctions","1. Pemilik/pengelola tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan/asrama yang tidak melakukan pengawasan dikenai sanksi administratif: teguran, denda (Rp500.000), penghentian kegiatan, pencabutan izin.\n2. Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan/asrama, kepala SKPD, pimpinan DPRD, pembakal yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif: teguran, peringatan tertulis, denda (Rp500.000).\n3. Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan yang menjadi tempat peredaran narkoba dapat dicabut izin usahanya.\n4. Pelanggar Pasal 26 dipidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 4 OF 2024

CONCERNING

FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE
AND ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

That the Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors threatens development and has a direct impact on regional development;
that Hulu Sungai Tengah Regency as a potential area for trade, education, culture and tourism has a very high level of human traffic which brings with it various cultures that make it very possible for abuse and illicit trafficking of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances to occur;
that the Prevention and Eradication of Countermeasures and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c662c7e5-15ff-4b50-ad9e-f1e0032a56d3","actionData","errors"]