[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c660d527-1f7d-45f2-8241-dc5c1238756a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang Dapat Diserahkan kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-05-18","effective_date","2009-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang Dapat Diserahkan kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Purwakarta Tahun 2009 No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang Dapat Diserahkan kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat desa, melalui penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa. Kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, disertai dengan pembiayaan dari APBD. Tugas Pembantuan kepada Desa wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Desa berhak menolak Tugas Pembantuan jika tidak disertai dukungan yang memadai.

Jenis urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
Kehutanan dan Perkebunan
Perindustrian dan Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesehatan
Pendidikan dan Kebudayaan
Sosial
Penataan Ruang
Pemukiman/Perumahan
Pekerjaan Umum
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
Otonomi Desa
Perimbangan Keuangan
Tugas Pembantuan
Pariwisata
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum
Perencanaan
Penerangan/Informasi dan Komunikasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Statistik
Arsip dan Perpustakaan

Rincian jenis urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan – peraturan urusan pemerintahan yang telah ada di desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan masih tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2009 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2009
ON
TYPES OF GOVERNMENTAL AFFAIRS OF PURWAKARTA REGENCY THAT CAN BE DELEGATED TO VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that Village Government is the spearhead of the implementation of governmental administration, so that to optimize the implementation of village government, it is necessary to provide broader authority in accordance with the origin, customs that apply and laws and regulations;
that the provision of broader authority as referred to in letter a above, is carried out through the delegation of Regency Governmental Affairs to the Village;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, and to implement the provisions of Article 8 of Government Regulation Number 72 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c660d527-1f7d-45f2-8241-dc5c1238756a","actionData","errors"]