[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c65a565a-eaeb-49f8-b5a9-e13a5a14c28a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Sampah - Bahan Berbahaya dan Beracun - Limbah - Bahan Berbahaya dan Beracun
2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 9, BN.2024 (368)/25 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2020; Perpres No. 92 Tahun 2020; Permen LHK No. 15 Tahun 2021. \n Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan. \r\nSampah yang mengandung B3, berupa:\r\na. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;\r\nb. bekas kemasan produk yang mengandung B3;\r\nc. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau\r\nd. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi. \r\nSampah yang mengandung Limbah B3, terdiri atas:\r\na. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;\r\nb. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau \r\nc. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang. \r\nSampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Kebijakan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah B3 dan limbah B3. Pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Setiap orang yang menghasilkan sampah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah tersebut. Peraturan ini juga mengatur penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik (FPSS) dan tempat penampungan sementara sampah spesifik B3 (TPSSS-B3) oleh pemerintah dan pengelola kawasan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
MANAGEMENT OF WASTE CONTAINING HAZARDOUS AND TOXIC MATERIALS AND
HAZARDOUS AND TOXIC WASTE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 9, Article 15 paragraph (4), and Article 18 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 2020 concerning Specific Waste Management, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning the Management of Waste Containing Hazardous and Toxic Materials and Hazardous and Toxic Waste;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c65a565a-eaeb-49f8-b5a9-e13a5a14c28a","actionData","errors"]