[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6547742-9fbf-44c9-a2ab-0bc5aeffc015","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan","short_title","Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009","number","24","year","2009","published_date","2009-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bendera-bahasa-lambang-negara-lagu-kebangsaan
2009
Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 2009/ No.109 , TLN NO. 5035, LL SETNEG : 29 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nbahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. BENDERA NEGARA\r\n3. BAHASA NEGARA\r\n4. LAMBANG NEGARA\r\n5. LAGU KEBANGSAAN\r\n6. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA\r\n7. KETENTUAN PIDANA\r\n8. KETENTUAN PERALIHAN\r\n9. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai simbol identitas dan eksistensi bangsa Indonesia. Pengaturan ini dilakukan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, kebhinnekatunggalikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Bendera Negara adalah Sang Merah Putih, Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia, Lambang Negara adalah Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya. Penggunaan simbol-simbol ini diatur secara rinci, termasuk ukuran, tata cara penggunaan, dan larangan-larangan tertentu. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan komunikasi resmi. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia serta meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penggunaan Bendera Negara dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. 2. Pelanggaran terhadap penggunaan Lambang Negara dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. 3. Pelanggaran terhadap penggunaan Lagu Kebangsaan dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[120],{"_121":122,"_97":123,"_124":125},"nomor_putusan","4/PUU-X/2012","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/70/putusan_sidang_4-PUU-X-2012_bendera%20lambang%20negara_telah%20baca%2015%20Jan%202013.pdf","teks","Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 YEAR 2009
ON
THE FLAG, LANGUAGE, AND NATIONAL EMBLEM,
AND NATIONAL ANTHEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that the flag, language, and national emblem, and the Indonesian national anthem are a means of unification, identity, and a form of national existence which is a symbol of state sovereignty and honor as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the flag, language, and national emblem, and the Indonesian national anthem are a manifestation of culture rooted in the history of the nation's struggle, unity in cultural diversity, and equality in realizing the ideals of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that the regulations on the flag, language, and national emblem, and the Indonesian national anthem have not been regulated in the form of law;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6547742-9fbf-44c9-a2ab-0bc5aeffc015","actionData","errors"]