Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 ini ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam pendidikan, pengangkatan, dan pengukuhan pejabat pemerintah sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan pengujian kapal dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dibagi menjadi tiga kualifikasi: Asisten Marine Inspector, Marine Inspector, dan Senior Marine Inspector. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal, serta memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat ini juga memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal.

(-)

1. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang melanggar ketentuan kepegawaian dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2. Selain dari sanksi kepegawaian, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 27, diberikan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan sertifikat.