[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c64ca7cd-c335-4d1d-9c8b-08732e550204","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016","number","20","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2016/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang pesat, yang memerlukan perlindungan bagi pelaku usaha pasar rakyat agar dapat bersaing. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, koperasi, dan pasar rakyat, memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi, mengatur keberadaan toko swalayan agar tidak merugikan pasar rakyat, menjamin kemitraan yang adil, mendorong partisipasi publik dan swasta, mewujudkan sinergi antara toko swalayan dan pasar rakyat, serta menciptakan kesesuaian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, kemitraan, dan kerjasama usaha.
Klasifikasi Pasar: Pasar rakyat diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaannya (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes, dan swasta). Pusat perbelanjaan diklasifikasikan menjadi pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan. Toko swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan, dan jenis barang dagangan (minimarket, supermarket, hypermarket, department store, dan perkulakan).
Pendirian: Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Pemerintah Daerah menetapkan jarak dan jumlah antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.
Perizinan: Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat: Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat dan pelaku usaha di dalamnya, termasuk kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan: Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Toko swalayan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 500 meter.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati atau melalui Perangkat Daerah.
Kemitraan Usaha: Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan.
Kewajiban dan Larangan: Pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan perizinan, meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan mencegah kegiatan yang melanggar kesusilaan. Penyelenggara dilarang melakukan monopoli, persaingan usaha tidak sehat, menimbun barang, menjual barang kadaluwarsa, dan mengubah sarana tempat usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki Izin Usaha, wajib memiliki Izin Usaha sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mendirikan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha namun belum memiliki Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, wajib memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan dikecualikan dari ketentuan jarak dan jumlah antara Toko Swalayan dengan Toko Eceran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.\n3. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Izin Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku namun bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini pada saat daftar ulang.\n4. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan/atau Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2025 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/326009/perda-kab-karawang-no-4-tahun-2025","e4ba589f-8e33-4f31-a4ed-b3f3c7e781cc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 20 OF 2016
on
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKET, SHOPPING CENTER AND
SELF-SERVICE STORE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARAWANG,

Considering / Whereas:

that along with the growth and development of shopping centers and self-service stores where business actors in the people's market need to be protected in order to develop and maintain business activities and be able to compete and be competitive in an effort to realize the economic welfare of the community in the region;
that in an effort to provide protection to business actors in the People's Market, against the development and growth of Shopping Centers and Self-service Stores in the Region, it is necessary to carry out Arrangement and Development of People's Markets, Shopping Centers and Self-service Stores;
that based on the considerations as intended in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c64ca7cd-c335-4d1d-9c8b-08732e550204","actionData","errors"]