[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c63796eb-f9ab-4837-8dfa-675fd67ec02e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2018","number","04","year","2018","published_date","2018-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd, belanja daerah, keuangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320ayat (1) Undang-UndangNomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Kepala Daerah menyampaikanRancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBDkepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; \n 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.Undang-UndangNomor 12 Tahun 1985;\r\n3.Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999;\r\n4.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003;\r\n5.Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004;\r\n6.Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004;\r\n7.Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004;\r\n8.Undang-UndangNomor 33 tahun 2004;\r\n9.Undang-UndangNomor 50 Tahun 2008;\r\n10.Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009;\r\n11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;\r\n13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\n15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;\r\n16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;\r\n17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;\r\n18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\n19.Peraturan Pemerintah Nomor3 Tahun 2007;\r\n20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;\r\n21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\n22.Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2011;\r\n23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012;\r\n24.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;\r\n25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;\r\n26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;\r\n27.Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016;\r\n28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;\r\n29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;\r\n30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;\r\n31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;\r\n32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014;\r\n33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;\r\n34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016;\r\n35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 2017;\r\n36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;\r\n37.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9Tahun 2016;\r\n38.Peraturan Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Nomor 5 Tahun 2017;\r\n39.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016; \n tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 5);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan realisasi anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 865.130.634.079,30 dan belanja sebesar Rp. 845.176.384.817,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 19.954.249.262,30. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 5.267.580.645,40 dan pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00, sehingga pembiayaan neto adalah Rp. 3.267.580.645,40.

Neraca per 31 Desember 2017 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.765.751.998.716,29, jumlah kewajiban sebesar Rp. 105.169.501.180,33, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.660.582.497.535,96. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp. 27.158.292.816,70.

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mencantumkan berbagai lampiran yang merinci lebih lanjut laporan-laporan keuangan tersebut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAMPUNG PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY FOR FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on APBD accountability to the DPRD, accompanied by financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c63796eb-f9ab-4837-8dfa-675fd67ec02e","actionData","errors"]