[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c63739a0-4bf8-4829-bce2-9ec14f9f7e09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020","number","56/PERMEN-KP/2020","year","2020","published_date","2020-10-14","effective_date","2020-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 56/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1224, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan \r\nyang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang \r\nbersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme\r\nmelalui penanganan pengaduan di lingkungan \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan, telah \r\nditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan \r\nPerikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang \r\nPenanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian \r\nKelautan dan Perikanan;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan \r\nNomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan \r\nPengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan \r\nPerikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan \r\ndan kebutuhan organisasi di lingkungan \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan serta \r\nketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan \r\nPerikanan tentang Penanganan Pengaduan di \r\nLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;\r\n\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang \r\nPengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPresiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 \r\ntentang Kementerian Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 5);\r\n6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 \r\ntentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan \r\nPublik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 1726);\r\n \n Mengatur tentang:\r\na. Kelembagaan. sumber daya manusia, kode etik dan sarana dan prasarana\r\nb. Mekanisme penanganan pengaduan\r\nc. perlindungan. kewajiban dan penghargaan\r\nd. sanksi dan pemulihan nama baik\r\ne. pemantauan, evaluasi dan pelaporan\r\nf. perjanjian tingkat layanan\r\ng. pembinaan dan pengawasan\r\nh. keterhubungan/integrasi sistem pengelolaan pengaduan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020. \n Peraturan \r\nMenteri Kelautan Perikanan Nomor 44/PERMEN\u0002KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1606), dicabut \r\ndan dinyatakan tidak berlaku. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1606)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini mencakup sumber dan saluran resmi pengaduan, kelembagaan penanganan pengaduan, sumber daya manusia, kode etik, serta sarana dan prasarana. Pengaduan dapat berasal dari masyarakat atau pegawai (whistleblower) dan disampaikan melalui berbagai saluran seperti website, SMS, surat elektronik, telepon, surat, atau kotak pengaduan. Kelembagaan penanganan pengaduan terdiri dari Tim Penanganan Pengaduan (TPP) di tingkat kementerian, unit kerja Eselon I, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). TPP bertugas melakukan koordinasi, verifikasi, telaah, dan tindak lanjut pengaduan. Admin bertugas menerima, mengoordinasikan, dan mendistribusikan pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan dibedakan antara pengaduan dari masyarakat dan pengaduan dari pegawai, dengan jangka waktu penyelesaian yang berbeda tergantung pada kategori pengaduan. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan bagi pelapor (whistleblower), kewajiban pelapor, serta pemberian penghargaan. Pegawai yang tidak melaporkan dugaan pelanggaran atau menyampaikan pengaduan fitnah dapat dikenai sanksi disiplin. Selain itu, diatur pula mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan pengaduan, serta perjanjian tingkat layanan.","transitional_provisions","1. Pengintegrasian sistem Penanganan Pengaduan dengan SP4N-LAPOR! dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau pelanggaran hukum oleh Pegawai di lingkungan Kementerian, namun tidak menyampaikan Pengaduan dijatuhi hukuman disiplin.\n2. Pegawai yang terbukti menyampaikan Pengaduan bersifat fitnah, dapat dijatuhi hukuman disiplin.\n3. Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian, dijatuhi hukuman disiplin.\n4. TPP Kementerian, TPP Unit Kerja Eselon I, dan TPP UPT apabila dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode etik, dikenakan sanksi kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c63739a0-4bf8-4829-bce2-9ec14f9f7e09","actionData","errors"]