[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c62b3f17-3ef5-44d6-88f2-0af453210411","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang \r\n Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Langkat","place_of_enactment","Stabat","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG \r\n Retribusi Pelayanan Pasar\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sudah\r\ntidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari segi Hukum Pembentukannya maupun tarif Retribusinya, sehingga perlu direvisi; \n Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007. \n Peraturan ini memuat:\r\nBab I : Ketentuan Umum\r\nBab II : Nama Objek dan Subjek Retribusi\r\nBab III : Golongan Retribusi\r\nBab IV : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\nBab V : Prinsip dan Sasaran dan Besarnya Tarif\r\nBab VI : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi\r\nBab VII : Tata Cara Pemungutan\r\nBab VIII : Wilayah Pemungutan\r\nBab IX : Sanksi Administrasi\r\nBab X : Tata Cara Pembayaran\r\nBab XI : Tata Cara Penagihan\r\nBab XII : Hak dan Kewajiban\r\nBab XIII : Pengawasan\r\nBab XIV : Insentif Pemungutan\r\nBab XV : Penyidikan\r\nBab XVI : Ketentuan Pidana\r\nBab XVII : Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Langkat. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 28 Tahun 2002) sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/pasar pekan/pasar sederhana berupa halaman/pelataran, los, kaki 5 (lima) dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk berjualan. Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat serta fasilitas yang digunakan.

Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya meliputi biaya administrasi, perawatan dan keamanan, pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha, dan operasional. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, kios, kaki 5), klasifikasi tempat, dan fasilitas yang digunakan. Pasar yang buka pagi, sore, atau malam tetap dikenakan retribusi. Pedagang yang tidak berjualan tetapi meninggalkan barang dagangan dikenakan retribusi 100%.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah. Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah. Retribusi dipungut di dalam daerah. Wajib retribusi memiliki hak memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di kompleks pasar/pasar pekan dan pangkalan getah. Wajib retribusi yang menggunakan fasilitas kios dan los harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Terdapat larangan bagi pedagang yang berjualan di pasar/pasar pekan, seperti berjualan di jalan masuk/keluar, memasang tenda, memasukkan kendaraan, menggunakan tempat untuk tidur tanpa izin, minum minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.\nWajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANGKAT REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
ON
LOCAL SERVICE CHARGES FOR MARKET SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANGKAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Regulation of Langkat Regency Number 28 of 2002 concerning Local Service Charges for Market Services, is no longer in accordance with current developments, both in terms of the Legal Formation and the Local Service Charge rates, so it needs to be revised;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Local Service Charges for Market Services;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 7 Drt of 1956 on the Establishment of Autonomous Regencies within the The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 58 );
Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c62b3f17-3ef5-44d6-88f2-0af453210411","actionData","errors"]