[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6293bfd-c3fc-4822-a401-64c88b1a13be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman modal
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal; bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Penanaman modal, lebijakan penyelenggaraan Penanaman modal, fasilitas penanaman modal, pelaporan kegiatan penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, ketenagakerjaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012; Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014; Pasal 37 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 dicabut. \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).\n2. Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 7).\n3. Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 5).\n4. Pasal 37 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan memberikan arah yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, seperti penetapan fasilitas/insentif, pembuatan peta potensi investasi, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan data informasi perizinan. Kebijakan penanaman modal meliputi penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), rencana strategis daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Bentuk badan usaha yang diatur meliputi badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Perseroan Terbatas untuk Penanaman Modal Asing. Bidang usaha diprioritaskan pada pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri, dan pariwisata.\n\nPeraturan ini juga mengatur kerjasama penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain atau swasta, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Fasilitas penanaman modal dapat berupa pemberian insentif dan/atau kemudahan. Penanam Modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penanam Modal memiliki hak atas kepastian hukum, informasi, pelayanan, dan fasilitas kemudahan, serta kewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, membuat laporan kegiatan, menghormati tradisi budaya, mengalokasikan dana pemulihan lingkungan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Semua Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. Semua permohonan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkaр dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. peringatan tertulis;\n2. pembatasan kegiatan usaha;\n3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau\n4. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[92,98,101,103],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/91961/perda-kab-grobogan-no-7-tahun-2017","2144a88d-3487-4e82-9270-4a87664c8153",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2005","",{"_93":102,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014",{"_93":104,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the welfare and prosperity of the people and accelerate economic development in the Region, it is necessary to make efforts to improve the Investment sector;
that in order to create and guarantee a conducive business climate and foster investment in various fields, including small and medium enterprises, it is necessary to regulate the policy on the implementation of Investment in the Region;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in Investment, it is necessary to regulate the Implementation of Investment in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6293bfd-c3fc-4822-a401-64c88b1a13be","actionData","errors"]