[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c61d1651-8662-4168-9ac2-d13d7c83ff42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-08-02","effective_date","2017-08-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2017
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 6, BN. 2017 No. 1072, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendayagunakan dan menyelamatkan arsip \r\nuntuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nsecara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusutan \r\narsip secara terjadwal sebagai bukti akuntabilitas kinerja \r\ndi lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi \r\nPemberantasan Korupsi tentang Jadwal Retensi Arsip \r\nSubstantif di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi \n 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) \r\nsebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 \r\nTahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 \r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) \r\nsebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 \r\nTahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 \r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor \r\n107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5698);\r\n2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor \r\n152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5071);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 \r\ntentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5286);\r\n4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015, \r\ntentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor \r\n550);\r\n \n Mengatur tentang retensi arsip substantif yang terdiri dari jenis arsip substantif, penyimpanan dan pemusnahan n terhadap arsip Substantif disusun secara terjadwal dalam bentuk JRA Substantif, Jenis Arsip yang diretensi, pola penentuan retensi arsip. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2017 ini ditetapkan untuk mengatur jadwal retensi arsip substantif di lingkungan KPK. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan dan menyelamatkan arsip guna pelaksanaan tugas KPK secara efektif dan efisien. Peraturan ini menetapkan bahwa arsip substantif meliputi berbagai bidang seperti pengolahan informasi dan data, pencegahan tindak pidana korupsi, dan penindakan tindak pidana korupsi. Arsip-arsip ini harus disimpan dan dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA) yang telah ditetapkan. JRA ini mencakup jenis arsip, jangka waktu retensi, dan keterangan mengenai penetapan arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Retensi arsip dibagi menjadi retensi aktif dan inaktif, dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan nilai guna administrasi, hukum, informasi, dan teknologi.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 06 OF 2017
ON
THE SUBSTANTIVE ARCHIVE RETENTION SCHEDULE
WITHIN THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE LEADERSHIP OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to utilize and save archives for the effective and efficient implementation of the duties of the Corruption Eradication Commission, it is necessary to carry out scheduled archive depreciation as proof of performance accountability within the Corruption Eradication Commission;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Corruption Eradication Commission on the Substantive Archive Retention Schedule within the Corruption Eradication Commission;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c61d1651-8662-4168-9ac2-d13d7c83ff42","actionData","errors"]