[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6184f01-6410-41ec-a153-de7894c7dc38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 15 Tahun 2005","number","15","year","2005","published_date","2005-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-KEBERSIHAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2005 Nomor 7 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah, maka perlu ada penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 3 Tahun 1999. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. DATI II Belitung No. 6 Tahun 1985; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hal lain yang diatur dalam perda ini antara lain adalah golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tatacara pemungutan, pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 7 Serie B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan tarif retribusi yang ada. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum yang jelas dan relevan untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan nama retribusi sebagai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Objek retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, dari TPS ke TPA, penyediaan TPA, serta pembuangan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
Penggolongan retribusi sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pengguna (rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri) dan volume sampah.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.
Masa retribusi adalah 1 (satu) bulan, dan saat pemungutan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, namun sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan tertentu.
Tata cara pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah.
Tata cara penagihan retribusi dimulai dengan surat teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Sebagian dari hasil penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2005
ON
LOCAL FEE FOR WASTE/CLEANLINESS SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services and increase local revenue, the rates for the Waste/Cleanliness Service Fee as stipulated in Regional Regulation of Belitung Regency Level II Region Number 3 of 1999 need to be adjusted to current economic conditions and therefore must be reviewed;
that to implement the intention as referred to in consideration letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Waste/Cleanliness Service Fee;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6184f01-6410-41ec-a153-de7894c7dc38","actionData","errors"]