Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 15 Seri D).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan ini membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
9. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
10. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
13. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
15. Dinas Perkebunan;
16. Dinas Kehutanan;
17. Dinas Pertambangan dan Energi;
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Setiap Dinas Daerah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dinas Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Daerah meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(-)

(-)