[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6045066-1b1c-46a7-b400-a36edef50665","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Di Kabupaten Boyolali","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Di Kabupaten Boyolali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan Dan Non Perizinan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan alas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha, selama ini diatur dalam beberapa Peraturan Daerah karena penanganan pemberian pelayanannya tersebar di beberapa unit kerja sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam perkembangan selanjutnya penanganan pemberian pelayanan perizinan untuk beberapa jenis perizinan Lelah dilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; bahwa dalarn rangka efisensi dan efektivitas, diperlukan upaya penyederhanaan dalam pengaturan pem berian pelayanan perizinan; bahwa berdasarkan pertirnbangan dimaksud dalam huruf a, b, dan e, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali; \n Pasal 18 ayat (6) Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad 1926; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999; Kcputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / KEP / 10 / 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M DAG /PER/9 /2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 / Menkes / Per / I / 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupalen Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; \r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: \r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Ruang Lingkup dan Fungsi\r\nBab III Jenis dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan\r\nBab IV Penyelenggaraan Perizinan\r\nBab V Persyaratan dan Prosedur Perizinan\r\nBab VI Peningkatan Kualitas dan Standar Prosedur\r\nBab VII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab VIII Upaya Administratif, Gugatan dan Sanksi\r\nBab IX Ketentuan Lain-Lain\r\nBab X Ketentuan Peralihan\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2012. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang terpadu, mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif. Latar belakangnya adalah untuk menyederhanakan dan mengefektifkan pemberian izin atas berbagai kegiatan pembangunan dan usaha yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di BPMP2T, mencakup berbagai jenis perizinan (yang dikenakan dan tidak dikenakan retribusi daerah) serta non perizinan berupa rekomendasi untuk penerbitan izin pertambangan dan pemanfaatan air. BPMP2T memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan keputusan perizinan.

Peraturan ini juga menetapkan asas-asas pelayanan perizinan seperti keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan profesionalitas. Masyarakat diberikan hak untuk memperoleh informasi terkait prosedur dan persyaratan perizinan. Penyelenggara perizinan wajib menggunakan prinsip kepemerintahan yang baik, termasuk standar kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi.

Peraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, serta mekanisme pengaduan dan keberatan terhadap keputusan perizinan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

","transitional_provisions","1. Semua keputusan perizinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n2. Tata cara, mekanisme dan persyaratan perizinan yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku selama belum diundangkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Penyelenggara perizinan dan non perizinan yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
ON
INTEGRATED LICENSING AND NON-LICENSING SERVICES
IN BOYOLALI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering:

that in order to regulate the granting of licenses for various development and business activities, it has so far been regulated in several Regional Regulations because the handling of service provision is spread across several work units according to their authority;
that in further developments, the handling of licensing service provision for several types of licenses has been carried out by applying an integrated service pattern through the Investment Board and Integrated Licensing Services;
that in order to achieve efficiency and effectiveness, simplification efforts are needed in regulating the provision of licensing services;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, to ensure legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6045066-1b1c-46a7-b400-a36edef50665","actionData","errors"]