[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5e1c480-2857-48db-a9d0-65f83a125a7e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","Perhutanan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEHUTANAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perhutanan Sosial
ABSTRAK:	\n \n -\tbahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keselestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Perhutanan Sosial;\r\n-\tbahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya dalam hal persetujuan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan setelah menetapkan Peraturan Daerah tentang;\r\n-\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial;\r\n \n -\tPasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n-\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2022;\r\n-\tPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021;\r\n-\tPeraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023;\r\n-\tPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021.\r\n \n Asas Perhutanan Sosial adalah: \r\na. asas manfaat; \r\nb. asas kelestarian dan keberlanjutan; \r\nc. asas keterpaduan; \r\nd. asas keadilan; \r\ne. asas kesetaraan; \r\nf. asas partisipatif; \r\ng. asas kolaboratif;\r\nh. asas keterbukaan; dan \r\ni. asas kearifan local.\r\n\r\nMaksud pembentukan Peraturan daerah ini adalah menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial yang adil, setara, inklusif, lestari dan berkelanjutan.\r\n\r\nRuang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup: \r\na. persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial; \r\nb. pengelolaan Perhutanan Sosial; \r\nc. fasilitasi pengelolaan Perhutanan Sosial; \r\nd. percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial; \r\ne. hak, kewajiban dan larangan; \r\nf. sanksi administrasi; \r\ng. SIPS;\r\nh. pendanaan; dan \r\ni. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024. \n Mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perhutanan Sosial. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6\r\n(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perhutanan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat. Latar belakangnya adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Peraturan ini mengatur mengenai persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi Hutan Nagari/Desa (HN/HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Jangka waktu pengelolaan diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan, dan Kemitraan Lingkungan. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi. Dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Provinsi untuk membantu pelaksanaan fasilitasi.

Untuk mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengembangan usaha melalui penguatan kapasitas kelembagaan KPS, peningkatan kapasitas usaha, percepatan pengembangan usaha tematik, peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial, dan percepatan pembentukan dan pengembangan Integrated Area Development (IAD).

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm, HTR, pengelola atau pemegang persetujuan Kemitraan Kehutanan, mitra dalam kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan, dan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Selain itu, diatur pula larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para pihak tersebut.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah administrasi Nagari/Desa pada wilayah HN/HD, maka pengelolaan HN/HD dimaksud dilakukan secara bersama oleh Nagari/Desa hasil pemekaran.\n2. Dalam hal pelimpahan kewenangan pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial yang menjadi kewenangan Gubernur belum ditetapkan oleh Menteri, maka pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan/atau pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perhutanan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336606/perda-kab-barru-no-52-tahun-2018","8d7bda3d-82ea-4bd0-9c2c-ced0323adaaf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATERA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
SOCIAL FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATERA,

Considering:

that in order to reduce poverty, unemployment, inequality in the control of forest area management, improve community welfare and maintain forest sustainability as an effort to adapt to and mitigate climate change and reduce greenhouse gas emissions, it is necessary to establish a Social Forestry management policy;
that the provision of Article 86 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, the Governor has the authority to grant approval for Social Forestry management, especially in the case of management approval for Village Forests and Community Forests after stipulating a Regional Regulation on Social Forestry;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5e1c480-2857-48db-a9d0-65f83a125a7e","actionData","errors"]