[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5dd4148-d984-46c0-9d9a-73e119a33b02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di\r\nKota Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-07-25","effective_date","2002-07-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di\r\nKota Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pengujian-kendaraan-bermotor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/No.1 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di\r\nKota Semarang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22\r\nTahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka\r\nkewenangan dibidang perhubungan menjadi kewenangan\r\nPemerintah Kota Semarang;\r\nb. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan dan\r\npelayanan serta untuk memberikan jaminan keselamatan\r\nsecara teknis terhadap masyarakat Kota Semarang\r\nkhususnya pengguna kendaraan bermotor di jalan perlu\r\ndilakukan pengujian kendaraan bermotor;\r\nc. bahwa untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan\r\npengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf\r\nb di atas, maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam\r\nbentuk pembayaran retribusi;\r\nd. bahwa untuk mengatur pelaksanaan tersebut di atas atas\r\nmaka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah\r\nKota Semarang. \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 tahun 1980; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang\r\nNomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001. \n Peraturan ini mengatur Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan\r\nPeraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh\r\nPemerintah Daerah.\r\nHal yang diatur :\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;\r\n3. Golongan Retribusi;\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur\r\nDan Besarnya Tarif;\r\n6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n7. Wilayah Pemungutan;\r\n8. Tata Cara Pemungutan;\r\n9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;\r\n10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan;\r\n11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Dan Tata\r\nCara Penetapan;\r\n12. Sanksi Administrasi;\r\n13. Tata Cara Pembayaran;\r\n14. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan\r\nPembebasan Retribusi;\r\n15. Penyidikan;\r\n16. Ketentuan Pidana;\r\n17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2002. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta memberikan jaminan keselamatan teknis bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan kendaraan umum (Pasal 3).
Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Pasal 5).
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum (Pasal 6).
Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji (Pasal 9).
Masa retribusi adalah 6 bulan, kecuali jika terjadi kecelakaan atau perubahan bentuk kendaraan (Pasal 12).
Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) (Pasal 15).

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan wajib retribusi, tata cara penetapan retribusi, wilayah pemungutan, dan tata cara pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2002 NUMBER 1 SERIES C NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 8 OF 2002
CONCERNING
RETRIBUTION FOR MOTOR VEHICLE TESTING IN
SEMARANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the authority in the field of transportation becomes the authority of the Semarang City Government;
that in order to improve management and services and to provide technical safety guarantees to the people of Semarang City, especially motor vehicle users on the road, it is necessary to carry out motor vehicle testing;
that to support the provision of motor vehicle testing services as referred to in letter b above, it is necessary to have public participation in the form of retribution payments;
that to regulate the implementation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5dd4148-d984-46c0-9d9a-73e119a33b02","actionData","errors"]