[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5d38acb-ae29-4d42-aa44-525f5212197d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rokok - kawasan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4, TLD NO.4511
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, penetapan kawasan tanpa rokok diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran masyarakat, sanksi administratif, sanksi bagi aparat, penyidikan, dan sanksi pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. \n Penjelasan : 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 44).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Poso ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta mencegah perokok pemula. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah menetapkan KTR.

Kawasan Tanpa Rokok meliputi tempat umum (pasar, tempat wisata, hotel, dll.), tempat kerja (perkantoran pemerintah dan swasta, industri), tempat ibadah, tempat bermain anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, dan prasarana olahraga. Peraturan ini mengatur larangan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di KTR. Pimpinan lembaga/badan di KTR wajib melarang orang merokok dan memasang tanda larangan merokok.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat terkait KTR, pembinaan oleh Bupati, pengawasan dan pengendalian oleh SKPD, serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan KTR. Sanksi administratif dikenakan bagi pelanggaran oleh lembaga/badan, dan sanksi kepegawaian bagi aparat yang tidak mengawasi KTR.

","transitional_provisions","1. Sebelum pelaksanaan sanksi dalam Peraturan Daerah ini diterapkan, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim.\n2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan/pencabutan izin dan/atau sanksi polisional (penyegelan).\n2. Aparat berwenang yang tidak mengawasi KTR dikenakan sanksi administrasi kepegawaian.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POSO REGENT
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

POSO REGENT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, the determination of smoke-free zones is regulated by a Regional Regulation, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Smoke-Free Zones; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5d38acb-ae29-4d42-aa44-525f5212197d","actionData","errors"]