[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5cde448-0e0e-47e6-b272-dd8187842e49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-01-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

modal-penyertaan-pemerintah-pada-koperasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi maka perlu peningkatan kemampuan usaha produktif serta kemandirian masyarakat, melalui program usaha bersama kampung (UBK) dalam bentuk koperasi. Bahwa dalam penguatan ekonomi kerakyatan, merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat perlu diberikan penguatan modal melalui modal penyertaan pada koperasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang\r\nModal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1992; UU No.9 Tahun 1995; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.9 Tahun 1995; PP No.33 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.3 Tahun 2008. \n Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketetuan umum, tujuan dan sasaran, syarat pengajuan modal penyertaan, syarat pencarian modal peneyrtaan, penggunaan modal peneyertaan, hak dan kewajiban, pembinaan, monitoring dan pengawasan modal penyertaan, sanksi, tim pimbina, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012. \n Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03), sejauh mengatur hal yang sama dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada koperasi. Tujuan dari penyertaan modal ini adalah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Bersama Kampung (UBK) dengan memberikan modal kepada koperasi yang memiliki usaha produktif dan unggulan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pola kemitraan dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan kampung.

Sasaran dari peraturan ini adalah tersalurnya modal penyertaan kepada koperasi yang memenuhi syarat dan tersalurnya modal penyertaan dari koperasi kepada anggotanya.

Koperasi yang ingin mendapatkan modal penyertaan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Tim Pokja akan memproses permohonan tersebut dan Kepala Dinas Perindagkop akan menyampaikan daftar koperasi penerima modal penyertaan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Pengurus koperasi yang telah ditetapkan sebagai penerima modal penyertaan harus mengajukan permohonan pencairan modal kepada Kepala Dinas Perindagkop dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Jika permohonan tersebut dinyatakan benar dan lengkap, Kepala Dinas Perindagkop akan mengeluarkan rekomendasi pembayaran ke Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, yang kemudian akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

Modal penyertaan pemerintah dikelola sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan kesepakatan Rapat Anggota. Penggunaan modal penyertaan secara rinci akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dinas Perindagkop dan UKM melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan hasilnya disampaikan kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Koperasi yang tidak menyampaikan laporan triwulan, dan laporan RAT akan diberikan surat peringatan, sebagaimana diatur dalam SOP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST KUTAI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2012
CONCERNING
GOVERNMENT EQUITY PARTICIPATION IN COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

That in order to encourage economic growth, it is necessary to increase the capacity for productive business and community independence, through the village joint business program (UBK) in the form of cooperatives;
That in strengthening the people's economy, it is an economic activity that has a strategic position, potential and role to realize a more balanced regional economic structure based on economic democracy;
That in order to increase the income of micro, small and medium enterprises in West Kutai Regency, it is necessary to provide capital strengthening through equity participation in cooperatives;
That based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5cde448-0e0e-47e6-b272-dd8187842e49","actionData","errors"]