[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5bfde0d-78c5-4bbf-849a-0989f699d3cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-01-30","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PERIZINAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/3-C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah bidang Retribusi Perizinan Tertentu yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang 12 Tahun 2011. \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin Gangguan; Izin Trayek; Ketentuan Perizinan Tertentu; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Peninjauan Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Pemeriksaan; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ijin Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Grobogan Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penebangan Kayu Milik Rakyat dan Pengangkutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 2 Seri B);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Jalan di Dalam Kota Purwodadi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang di Dalam Kota Purwodadi (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 5 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek. Objek retribusi adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu.

Ketentuan substansial meliputi:

Tata cara penghitungan retribusi yang didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis perizinan, dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin, pengawasan, pengendalian, dan dampak negatif dari pemberian izin.
Masa retribusi untuk masing-masing jenis perizinan.
Wilayah pemungutan retribusi yang meliputi seluruh wilayah daerah.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, termasuk sanksi administratif berupa bunga jika tidak membayar tepat waktu.
Prosedur pengajuan keberatan atas SKRD dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kewenangan Bupati untuk memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
Peninjauan tarif retribusi secara berkala.
Pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","1. Bagi Pemegang Ijin tempat penjualan minuman berakohol yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
ON
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution is one of the important sources of regional revenue to finance the implementation of regional government and development in order to consolidate broad, real and responsible regional autonomy;
that the regional retribution policy is implemented in order to improve services to the community and regional independence based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which is new as a substitute for Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5bfde0d-78c5-4bbf-849a-0989f699d3cd","actionData","errors"]