[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5baa26f-32f8-4033-b24f-f7fe39d4bdf5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2018/01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan; bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional serta kebutuhan penyesuaian kebijakan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan ini mencakup penguatan kelembagaan, penyesuaian prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan perlindungan data pribadi penduduk. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya, sehingga mendukung tertib administrasi serta pembangunan berbasis data kependudukan yang akurat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018. \n Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. \n 19 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan meliputi definisi istilah, kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan, proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penerbitan dokumen kependudukan, serta pengelolaan data kependudukan.\n\nKetentuan substansial mencakup perubahan pada definisi dalam Pasal 1, perubahan kewenangan Bupati sebagai penyelenggara urusan administrasi kependudukan, perubahan pada proses dan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), serta penambahan pasal terkait KK. Selain itu, diatur pula mengenai pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, pengelolaan data kependudukan, serta pelayanan administrasi kependudukan. Terdapat pula penambahan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan.\n\nPeraturan ini menekankan pada pentingnya NIK sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan mengintegrasikan data kependudukan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.\n2. Denda administratif terhadap Penduduk Orang Asing ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37235/perda-kab-tasikmalaya-no-4-tahun-2011","73bea9bf-49b3-4105-9dac-c15f537af99e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 4 OF 2011 ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION IN TASIKMALAYA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly population administration for the community, it is necessary to optimize population administration services;
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 on Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to amend Regional Regulation of Tasikmalaya Regency Number 4 of 2011 on the Implementation of Population Administration in Tasikmalaya Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Amendment to Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5baa26f-32f8-4033-b24f-f7fe39d4bdf5","actionData","errors"]