[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5b67336-2e0d-42a9-8605-c6f8bb4af51c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-11-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Industri Unggulan Kabupaten;\r\n3. Jangka Waktu Rpik Tahun 2019-2039;\r\n4. Pelaksanaan;\r\n5. Pembinaan Dan Pengawasan;\r\n6. Pembiayaan;\r\n7. Ketentuan Lain-Lain;\r\n9. Ketentuan Peralihan;\r\n10. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Hulu Sungai Selatan untuk periode 2019-2039. Tujuan utama adalah mewujudkan industri sebagai pilar ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Latar Belakang dan Tujuan:

RPIK ini disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan industri. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perekonomian daerah agar tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain. RPIK ini juga bertujuan untuk mempertegas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, seperti mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, serta membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting, termasuk:

Industri Unggulan Daerah: Mengidentifikasi industri hulu agro, industri pengolahan berbahan logam, dan industri pengolahan lainnya (kerajinan serta olahan bahan tambang dan galian) sebagai industri unggulan yang dapat dikembangkan.
Jangka Waktu RPIK: Menetapkan RPIK untuk jangka waktu 20 tahun (2019-2039), yang dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. RPIK memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, dan tahapan capaian pembangunan industri daerah.
Pelaksanaan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri, bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
Pembiayaan: Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan industri dan mendorong kemitraan usaha industri untuk memperkuat struktur industri di daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2019

TENTANG

INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2019-2039

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 11 paragraph (4) of Law Number 3 Year 2014 on Industry, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Industrial Development Plan of 2019-2039; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 27 Year 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 Year 1953 on the Formation of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5b67336-2e0d-42a9-8605-c6f8bb4af51c","actionData","errors"]