[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5959864-4258-4b47-860c-f2a3ff1b7973","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-10-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah retribusi daerah; Perda No. 4 Tahun 2002 sudah tidak sesuai iagi dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi daerah, maka periu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 46 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 31 Tahun 2010; Perda Kabupaten Musi Rawas No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; jenis, fungsi, klasifikasi dan persyaratan bangunan; ketentuan perizinan; larangan dan administrasi; cara mengukur tingkat pengguna jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi; tata cara pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan; serta ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 7 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 4 Tahun 2002) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya perubahan regulasi terkait retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Bupati.

Peraturan ini mengklasifikasikan bangunan berdasarkan jenis dan fungsi, termasuk bangunan rumah tinggal, sarana pendidikan, tempat usaha, dan lainnya. Setiap jenis bangunan diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan tingkat permanennya (non-permanen, semi-permanen, permanen). Peraturan ini juga mengatur persyaratan bangunan, seperti jarak bangunan dari jalan, penggunaan bahan bangunan yang kuat, dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.

Untuk memperoleh IMB, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, sertifikat tanah, dan gambar konstruksi bangunan. Pejabat yang ditunjuk akan meneliti kelengkapan persyaratan dan melakukan pemeriksaan lapangan. Setelah permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Daerah.

Peraturan ini juga mengatur larangan memulai pekerjaan bangunan sebelum IMB diterbitkan, serta kondisi di mana IMB dapat dibatalkan atau dicabut. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan, penyegelan bangunan, denda, atau pembongkaran bangunan.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan, dengan struktur tarif yang berbeda untuk setiap kategori. Selain itu, terdapat biaya tambahan untuk pembuatan plat nomor IMB.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Musi Rawas No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280986/perda-kab-musi-rawas-no-7-tahun-2023","446380ab-2822-4136-ba5e-bc89dd1a533c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI RAWAS
REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 20 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

Considering:

that one of the important sources of regional income in order to
finance the implementation of regional government and is a local fee;
daerah;
that Regional Regulation Number 4 of 2002 concerning Local Fee
Building Permit is no longer in accordance with the conditions
current and applicable laws and regulations;
that based on Law Number 28 of 2008 concerning
Regional Taxes and Regional Retribution, the Local Fee Building Permit
Building Permit is a type of regional retribution;
that based on the considerations as referred to in
letters a, b and c above, it is necessary to form a
Regional Regulation concerning Local Fee Building Permit.

Remembering :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Year 1945;
Law Number 28 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5959864-4258-4b47-860c-f2a3ff1b7973","actionData","errors"]