[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5815aef-de11-429f-87de-8b180ddebbc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank NTT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-08-25","effective_date","2011-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua","place_of_enactment","Seba","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank NTT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

daerah-modal-penyertaan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank NTT
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Prinsip Penyertaan Modal; Bab 4. Bentuk Penyertaaan Modal Daerah; Bab 5. Besaran Penyertaan Modal Daerah; Bab 6. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pemeriksaan; Bab 9. Hasil Usaha; Bab 10. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. \n 5 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT. Maksud dari penyertaan modal ini adalah sebagai upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented). Bentuk penyertaan modal daerah adalah berupa uang yang dianggarkan dalam APBD. Besaran penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), yang dianggarkan secara bertahap dalam APBD dari Tahun Anggaran 2011 hingga 2015.

Penyertaan modal daerah ini ditujukan untuk membiayai peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PT. Bank NTT. Direksi PT. Bank NTT wajib menyusun rencana usaha (business plan) yang memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, dan analisa finansial. Usulan pencairan penyertaan modal daerah diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris PT. Bank NTT.

Pemerintah Daerah dan PT. Bank NTT membuat Perjanjian Kerjasama yang memuat identitas pihak, jenis dan nilai modal saham, bidang usaha, perbandingan modal, serta hak, kewajiban, dan sanksi. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank NTT yang menerima penyertaan modal daerah. Direksi PT. Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SABU RAIJUA REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION
IN PT. BANK NTT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SABU RAIJUA,

\n\n \n \n

Considering

that in order to increase Regional Original Income, regional economic growth and services to the community, it is necessary to create a business climate in the context of implementing real, dynamic and responsible regional autonomy, with efforts and endeavors to increase and foster sources of regional original income by including regional capital in Regional Owned Enterprises;
that based on Article 71 and Article 72 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the second amendment to the Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5815aef-de11-429f-87de-8b180ddebbc6","actionData","errors"]