[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c579a43c-fc30-45c3-80c1-c9c1508f1eac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara,\r\nmemelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,\r\nmengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan\r\nmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai\r\ndengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas\r\npenyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam\r\npenanggulangan kemiskinan; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011\r\ntentang Penanganan Kemiskinan, kemiskinan adalah masalah yang\r\nbersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik\r\nyang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat\r\nmanusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan\r\nprogram dan melibatkan partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\nKabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penanggulangan\r\nKemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 t; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \n Materi: KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, VISI DAN MISI, TARGET, INDIKATOR, DAN PENDATAAN KEMISKINAN, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, HAK DAN TANGGUNGJAWAB ORANG MISKIN, ANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SUMBER DAY, PERAN SERTA MASYARAKAT, TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUAS, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang\r\nmengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Latar belakangnya adalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang harus segera diatasi. Tujuannya adalah mencegah, memulihkan, mengembangkan, memberdayakan, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar orang miskin agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Visi penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan sesuai target MDGs pada tahun 2015.\n- Misi meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong partisipasi warga miskin dalam pembangunan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta meningkatkan ekonomi warga miskin melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.\n- Target penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5% setiap tahunnya.\n- Indikator kemiskinan mencakup luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai dan dinding, fasilitas buang air besar, sumber penerangan dan air minum, bahan bakar memasak, konsumsi daging/susu, kemampuan membeli pakaian baru, frekuensi makan, kemampuan membayar biaya pengobatan, sumber penghasilan kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan kepemilikan tabungan/barang berharga.\n- Data orang miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan.\n- Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dengan sasaran perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.\n- Bentuk penanggulangan kemiskinan meliputi pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan/atau pelayanan sosial.\n- Orang miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, peningkatan kondisi kesejahteraan, serta pekerjaan dan kesempatan berusaha.\n- Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan potensi diri, penyediaan bantuan pangan dan sandang, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, serta pelayanan sosial.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
on
POVERTY REDUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to fulfill the basic rights of citizens, care for the poor and abandoned children, develop a social security system for all people and empower weak and incapable communities in accordance with human dignity, and be responsible for providing adequate basic social service facilities as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, real efforts are needed in poverty reduction;
that according to the provisions of Law Number 13 of 2011 on Poverty Management, poverty is a multi-dimensional, multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately because it concerns human dignity, so poverty reduction requires program integration and involves

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c579a43c-fc30-45c3-80c1-c9c1508f1eac","actionData","errors"]