[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c56eeecc-2b60-484c-badb-137c6ef12025","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","2023-11-02","effective_date","2023-11-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan pra sekolah - pendidikan dasar
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar \r\nsecara berkesinambungan dan pemerataan kesempatanmemperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi; bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum\r\ndalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum\r\nmasyarakat, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam pendidikan; , jalur, jenis dan jenjang pendidikan; pendirian, penambahan/perubahan, penggabungan dan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan; kurikulum; sarana dan prasarana pendidikan; serta pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023. \n Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 dicabut. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar secara berkelanjutan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk membentuk generasi unggul dan berprestasi. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak, termasuk orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta menjamin ketersediaan anggaran sesuai kemampuan daerah. Jalur pendidikan terdiri dari formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan mencakup PAUD (TK, KB, TPA) dan pendidikan dasar (SD, SMP).

\n\n

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah. Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan muatan lokal yang dikembangkan sesuai kebutuhan daerah. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan ini.

\n\n

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, dengan sumber pendanaan yang beragam. Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu sendiri. Peran serta masyarakat diatur melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

","transitional_provisions","1. Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga norma pendidikan, menghormati pendidik, memelihara kerukunan, dan menjaga sarana prasarana dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.\n2. Pelanggaran terhadap prinsip PPDB (nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan) dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan/pembatalan sumber daya pendidikan, pembekuan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.\n3. Kepala Sekolah yang melanggar kewajiban menyusun dan menerapkan ketentuan seragam sekolah diberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan/tertulis, penundaan kenaikan pangkat/golongan/jabatan, atau sanksi lain sesuai peraturan.\n4. Pelanggaran terhadap kewajiban menyediakan akses sarana dan prasarana yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan/pembatalan sumber daya pendidikan, pembekuan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan.\n5. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar larangan (menjual buku, memungut biaya les, mencederai integritas evaluasi, melakukan pungutan ilegal) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan.\n6. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.\n7. Lembaga pendidikan asing yang melanggar ketentuan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidikan dan tenaga kependidikan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.\n8. Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar larangan (menjual buku, melakukan pungutan, mencederai integritas evaluasi/seleksi PPDB, melaksanakan kegiatan yang mencederai integritas Sekolah) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.\n9. Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan serta fungsi komite sekolah/madrasah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Purbalingga No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225149/perda-kab-purbalingga-no-9-tahun-2008","88c1c95a-89d8-423c-98fc-c13303381ba7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURBALINGGA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 12 OF 2023
on
ORGANIZATION OF PRE-SCHOOL EDUCATION AND BASIC EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the opening of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA mandates that the Government is obliged to educate the nation;
that in order to improve the quality of Basic Education Organization in a sustainable manner and equitable opportunities to obtain education in order to form a superior and high-achieving generation;
that Regional Regulation Number 09 of 2008 concerning the Implementation of Education as a legal basis in the implementation of education in Purbalingga Regency is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations and the legal needs of the community, so it needs to be adjusted;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c56eeecc-2b60-484c-badb-137c6ef12025","actionData","errors"]