[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c56b9231-c9a8-4387-aa8b-d5fd7e005cf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Timur","place_of_enactment","Tamiang Layang","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Slatuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan per:kembangan,\r\nkebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, maka perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah sehingga penlgelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal. \n Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 19 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; Permendagri Nomor 64 Tahun 2007; Permendagri Nomor 17 Tahun 2009 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB III\r\nKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI;\r\nBAB IV STAF AHLI BUPATI;\r\nBAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;\r\nBAB VI TATA KERJA;\r\nBAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELON DALAM JABATAN;\r\nBAB VIII PEMBIAYAAN;\r\nBAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB X KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 85 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur Serta Staf Ahli Bupati Barito Timur;\n2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur;\n3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur;\n4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Timur;\n5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur;\n6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;\n7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Barito Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan substansial mencakup pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari berbagai SKPD, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah (seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Korpri, Kecamatan, dan Kelurahan. Setiap SKPD memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala, sekretariat, bidang-bidang, seksi-seksi, sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional. Peraturan ini juga mengatur tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta pembiayaan SKPD.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. PNS yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditempatkan menjadi Kepala Bidang/Sekretaris Korpri, tetap diberikan hak kewajiban dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.\n3. Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat sudah dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Pejabat struktural yang sudah menduduki jabatan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap sah, sepanjang tidak diambil sumpah/janji berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARITO TIMUR
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BARITO TIMUR REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF REGIONAL APPARATUS WORK UNITS
OF BARITO TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of Barito Timur Regency governing the Organization and Work Procedures of Regional Apparatus Work Units is no longer in accordance with developments, organizational needs and services to the community;
that in order to further improve the achievement of the performance of Regional Apparatus in the implementation of affairs that are the authority of the Government of Barito Timur Regency, it is necessary to reorganize the Regional Apparatus so that the administration of government and public services can be carried out optimally;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c56b9231-c9a8-4387-aa8b-d5fd7e005cf3","actionData","errors"]