[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c567d7af-a393-4ea1-8074-6fd38e857f1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-03-24","effective_date","2011-03-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kantor pelayanan perijinan terpadu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2011/ NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Kabupaten Bombana, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan terpadu;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana.\r\n \n 1.\tUndang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok sebagaimana diubah dengan UndangPerubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n8.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;\r\n9.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008)\r\n\r\n\r\n \n \r\n-\tBAB I\t\t: KETENTUAN UMUM (Pasal 1)\r\n-\tBAB II\t\t: PEMBENTUKAN (Pasal 2)\r\n-\tBAB III\t\t: KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG (Pasal 3 – Pasal 6)\r\n-\tBAB IV\t\t: SUSUNAN ORGANISASI (Pasal 7 – Pasal 8)\r\n-\tBAB V\t\t: KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN (Pasal 9 – Pasal 10)\r\n-\tBAB VI\t\t: JABATAN FUNGSIONAL (Pasal 11 – Pasal 12)\r\n-\tBAB VII\t\t: TATA KERJA (Pasal 13 – Pasal 15)\r\n-\tBAB VIII\t\t: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 16 )\r\n-\tBAB IX\t\t: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 17) \r\n-\tBAB X\t\t: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 18 – Pasal 19)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana. Latar belakang pembentukan kantor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bombana. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertugas membantu Bupati dalam koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Fungsi kantor meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan, koordinasi proses pelayanan perijinan, pelaksanaan administrasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki kewenangan untuk menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang. Susunan organisasi kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan, Seksi Pemprosesan, Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan kegiatan kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini diberlakukannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOMBANA
REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
INTEGRATED LICENSING SERVICE OFFICE OF BOMBANA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOMBANA,

Considering:

that in order to improve the efficiency and effectiveness of the implementation of the Government and Community Service in Bombana Regency, it is necessary to establish the organization and work procedures of the Integrated Licensing Service Office;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bombana Regency concerning the Formation of Organization and Work Procedure of the Integrated Licensing Service Office of Bombana Regency;

Remembering:

Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Civil Servants as amended by Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1999 concerning the Principles

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c567d7af-a393-4ea1-8074-6fd38e857f1d","actionData","errors"]