[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c56399a4-0c0b-4460-aa4f-0687d1ee1fd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-02","effective_date","2017-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan usaha milik desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2017/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 sampai dengan Pasal 141 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang N0.6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa, perlu menyusun pedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha muilik desa di Kabupaten Demak yang ditetapkan dnegan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum penetapan peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahu 1950 tentang Pembentukan Darerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 43 Tahu 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Demak No, 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa. \n Materi yang termuat di dalam perdaturan daerah ini adalah;\r\nKetentuan Umum, Penderian BUM Desa, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 sampai dengan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

Tujuan dari pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerja sama antar desa, menciptakan peluang pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Desa.

Ketentuan substansial meliputi:

Pendirian BUM Desa harus melalui Peraturan Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
Kerja sama antar-Desa dapat membentuk BUM Desa bersama.
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari penasihat (ex officio Kepala Desa), pelaksana operasional, dan pengawas.
Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
Jenis usaha BUM Desa meliputi bisnis sosial, penyewaan, perantara, produksi/perdagangan, keuangan, dan usaha bersama.
Hasil usaha BUM Desa diatur pembagiannya dalam Peraturan Desa.
Kerjasama antar BUM Desa diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.
Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban kepada Penasihat dan BPD melakukan pengawasan.
Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelatihan teknis.

","transitional_provisions","1. BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.\n2. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DEMAK
CENTRAL JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 132 up to Article 141 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Article 32 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 4 of 2015 concerning Establishment, Management and Administration, and Dissolution of Village-Owned Enterprises, it is necessary to prepare guidelines for the establishment and management of village-owned enterprises in Demak Regency which are stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c56399a4-0c0b-4460-aa4f-0687d1ee1fd8","actionData","errors"]